JAKARTA - Menkopolhukam Wiranto memastikan pemerintah belum memutuskan bentuk aturan yang akan digunakan sebagai saluran untuk mengatur pengadaan senjata bagi TNI dan Polri.

Ia mengatakan, bakal ada rapat terbatas mengenai hal ini bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta seluruh jajaran kabinet.

Melalui rapat tersebut, Wiranto memastikan seluruh kementerian dan lembaga akan saling berkoordinasi untuk menentukan payung hukum sebagai aturan pengadaan senjata TNI-Polri.

“Ratas saja belum. Kami akan mengadakan rapat koordinasi menyeluruh mengenai pengaturan senjata. Jadi tunggu saja,” kata Wiranto di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Mengenai bentuk payung hukum yang paling tepat untuk hal ini, Menkopolhukam mengaku pemerintah masih membahasnya secara mendalam.

“Nanti dulu. Tunggu dulu nanti bentuknya bagaimana, substansinya bagaimana dan kebijakan tunggalnya bagaimana. Saya enggak mau mendahului. Rapat dulu semua, usul, baru nanti disampaikan,” tandasnya. (ic)