SAMARINDA – Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Samarinda harus menggunakan dana pribadi untuk menunjang operasional mereka. Seperti saat melantik 30 anggota Panwascam beberapa waktu lalu.  Sebab, Panwaslu hingga kini masih menunggu  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.

“Saat ini untuk melakukan berbagai kegiatan masih menggunakan dana pribadi,” kata Ketua Panwaslu Samarinda, Abdul Muin, baru-baru ini.

Dia mengatakan, Panwaslu berencana mengusulkan anggaran pengawasan. Nantinya anggaran ini harus disesuaikan dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang ada di Bawaslu, sebab pihaknya tidak menginginkan adanya anggaran ganda.  “Kalau terjadi dobel anggaran itu berpotensi bermasalah. Pasti harus kami kembalikan,”sebut Muin.

Untuk fasilitas dari Pemkot Samarinda, diakuinya telah diberikan kantor di Jl Gunung Arjuna. Pemkot juga telah memberikan meja dan kursi. Hanya saja masih ada beberapa fasilitas yang masih diperlukan. Khususnya bagi Panwascam yang ditempatkan di setiap kecamatan. “Kami berharap pemkot bisa segera memfasilitasi. Dan memang di awal kami sudah koordinasi dengan beberapa camat, mereka siap memfasilitasi,”ujarnya.

Wakil Wali Kota Samarinda, Nusyirwan Ismail mengatakan pada dasarnya Pemkot Samarinda memberikan dukungan kepada Panwaslu. Namun dukungan yang diberikan nantinya sesuai dengan yang diperbolehkan ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda. ”Untuk sarana prasarana yang sudah diusulkan Panwaslu, sudah diproses di Badan Kesbangpol,” terang Nusyirwan.

Diakuinya, sebagian dukungan itu ada pada APBD 2018. Dalam hal ini sengaja tidak dimasukkan dalam APBD Perubahan 2017 karena telah lewat. Dengan pelaksanaan Pilgub Kaltim yang bakal digelar Juni 2018, Nusyirwan mengatakan pengadaannya dalam APBD 2018 terbilang memadai.

“Sudah ada usulan. Tapi dari pemkot kan hanya dukungan saja, tidak bisa total karena ini bukan Pilwali (pemilihan wali kota). Kami akan mencocokkan mana yang menjadi tugas pemkot, mana yang menjadi beban provinsi,” pungkasnya. (sab)