Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda, menggelar rapat bersama Komisi IV DPRD Samarinda, pada Senin (18/3/2024) hari ini.

Rapat ini digelar sebagai respon atas aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkait kemiskinan ekstrem beberapa waktu lalu.

Kepala Dinsos PM Samarinda, Isfihani menjelaskan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dan program untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem di Samarinda, meski belum berdampak secara menyeluruh.

“Kita sampaikan beberapa langkah-langkah yang sudah kita tempuh, termasuk juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga, sesuai dengan tupoksi,” ungkap Isfihani.

Dia mengatakan, terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mengatasi miskin ekstrem tersebut yakni mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan sembako. Meningkatkan keterampilan, beberapa OPD diambil oleh Dinas Koperasi (Diskop). Kemudian, pengurangan kantong kemiskinan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, dan Kecamatan Sambutan.

“Nah itu sudah bedah rumah juga, namun memang mereka belum maksimal. Nanti semoga setelah adanya evaluasi ini, bisa lebih dimaksimalkan,” ungkapnya.

Dia mengaku ada 1.400 paket sembako yang disediakan untuk tahun 2024 ini, selama 10 bulan. Langkah ini adalah salah satu upaya Dinsos PM untuk memberikan bantuan sosial (bansos). Namun memang jelasnya, untuk penanganan masyarakat miskin ekstrem ini, Isfi menyebut kunci utama ada di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Tapi kalau OPD lain ya tidak tahu saya apakah program mereka masih berjalan atau seperti apa. Tetapi yang jelas tahun ini kami masih lanjutkan,” pungkasnya.

Editor: Maruly Z