SAMARINDA - Menjelang pengesahan APBD Perubahan, DPRD Samarinda mulai melalukan koreksi atas realisasi penggunaan anggaran murni sebelumnya. Saat ini sudah ada dua instansi yang dipanggil yaitu  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Tahrir.

“Setelah melakukan pemanggilan diketahui bahwa  uang yang terserap dari APBD murni baru 20 persen. Diantaranya untuk pekerjaan fisiknya yang baru berjalan baru 10 persen. Sebab masih banyak pekerjaan yang bergantung dari Bantuan Provinsi yang belum dicairkan  anggarannya,” kata Tahrir

Menjelang pengesahan APBD Perubahan, pihaknya merasa penting untuk melihat progres dana yang dianggarkan terserap atau tidak. Sebab bakal menjadi acuan untuk menetapkan besaran angka dalam di APBD Perubahan. 

“Idealnya pekerjaan fisik itu ada di angka 40 persen namun yang 20 persen dari realisasi keuangan itu dikarenakan bayar utang ke kontraktor,” paparnya.

Meski APBD P pendapatan masih defisit, PUPR menurutnya masih memiliki program yang cukup banyak untuk diusulkan pada APBD Perubahan ini. 

“Ada sekitar 60 item proyek yang diajukan untuk dibiayai, namun harus ada penyesuaian. Yang pasti akan kami kaji dulu, sebab kami juga ingin lihat apakah sudah sesuai pula usulan itu dengan aspirasi dari masyarakat,” urainya

Terpisah Sekretaris Dinas PUPR, Suzy Fauzie mengatakan dari berbagai usulan menurutnya, proyek yang paling banyak diajukan adalah perbaikan jalan dan drainase. 

“Ya kan masih usulan, namun dari Komisi III minta waktu dulu untuk memastikan apakah sesuai dengan tingkat aspirasi mereka, sebenarnya sudah ada permintaan dari Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar tak membuat usulan kegiatan. 

Sebab di APBD Perubahan ini kondisi keuangan masih seret. Namun   karena diminta DPRD, jadi kami membuat secara kasar saja. Jadi belum ada nilai pasti,” tutup Susy. (ms)