SAMARINDA – Defisit anggaran Pemkot Samarinda membuat pengajuan APBD Perubahan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat terbatas. Sebab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menekankan hingga tahun 2018 mendatang, anggaran daerah belum bisa bangkit dari persoalan defisit anggaran, sebab APBD Samarinda masih sangat bergantung dengan pusat. 

Hal inilah yang mendasari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) hanya mengajukan anggaran untuk operasional.

“Kami hanya mengajukan anggaran khusus kegiatan operasional saja karena itu bagian dari pekerjaan rutin kami,” ujar Kepala Disperkim Dadang Airlangga.  

Selain itu, kegiatan rutin lainnya yaitu untuk perawatan taman-taman kota. Namun, pihaknya juga fokus untuk pembangunan museum di Taman Samarendah.

“Saat ini sudah tahap lelang kegiatan dan tetap kami usulkan agar tidak ada pergeseran di perubahan nanti. Untuk pembangunan museum samarendah itu saja sudah memerlukan anggaran Rp10 miliar rencananya tahun ini tuntas sesuai dengan janji kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Samarinda lainnya,” urainya. 

Namun, Dadang juga tak menampik persoalan relokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) yang menjadi kewajibannya untuk menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Hanya saja kami dalam hal ini tidak menggunakan APBD, namun kami mengusulkan kepada pemerintah pusat, sehingga kita tinggal menerima kunci saja. Salah satunya yang baru selesai itu rusunawa Harapan Baru sedangkan yang di Bengkuring juga tak lama lagi rampung. Nanti untuk pengelolaannya kami serahkan ke PDPAU (Perusda Pergudangan dan Aneka Usaha),” pungkasnya. (ms)