SAMARINDA – Menjelang pembahasan APBD Perubahan yang ditargetkan akan segera dibahas Juli mendatang, hasil perhitungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda menyatakan kondisi anggaran saat ini sangat tidak menggembirakan, sebab hampir sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dapat memenuhi targetnya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang paling signifikan turun dari target yaitu Dinas Perhubungan dari Rp11 miliar karena mencanangkan parkir berlangganan namun tidak berhasil, akhirnya di perubahan nanti mereka menurunkan targetnya jadi Rp2,5miliar. Belum lagi dari retribusi RS Abdul Moeis dari Rp45 miliar kini merosot hingga Rp15 miliar,” kata Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus, Senin (12/6).

Padahal beberapa OPD sangat memerlukan anggaran tambahan untuk menunjang kegiatan, salah satunya dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) dalam pembangunan Museum Taman Samarendah lalu ada juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari bidang Sumber Daya Air dalam normalisasi drainase serta kegiatan rutin lainnya.

Namun Hermanus pun tidak bisa memastikan bakal ada penambahan anggaran untuk setiap kegiatan OPD, pasalnya yang memutuskan hal tersebut yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Harusnya belanja itu disesuaikan dengan pendapatan. Namun itu kewenangan TAPD yang membahas yang pasti tugas kami hanya mengumpulkan anggaran dari setiap OPD yang wajib memberikan PAD,” urainya.

Selebihnya ia merincikan beberapa OPD penyumbang PAD selain Bapendan yaitu dari Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemuda dan Olaharaga, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan.

“Bayangkan saja yang awalnya sudah ditargetkan PAD bisa mencapai Rp427 miliar namun pertengahan kami turunkan lagi targetnya sebanyak Rp17 miliar, sebab yang terealisasi saat ini hanya Rp154 miliar. Belum kita berbicara soal Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2015 lalu kelebihan salur Rp171 miliar dan harus terbayarkan 35 persen tahun ini,” bebernya.

Tak hanya persoalan lebih salur, Juli mendatang pemerintah pusat juga akan mempertimbangan DAU (Dana Alokasi Umum) sesuai dengan kemampuan daerah.

“Kalau sampai DAU berkurang, itu juga akan berdampak pada gaji pegawai. Namun saya tidak berwenang mengevaluasi setiap OPD yang tidak memenuhi target, silahkan dibicarakan dengan walikota atau asisten langsung,” demikian Hermanus. (ms)