JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT, Rabu (23/8) malam. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan lokasi operasi tangkap tangan dilakukan di Jakarta.

“Kami konfirmasi, benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam,” kata Laode melalui pesan singkat, Kamis (24/8).

Menurut Laode dalam operasi itu penyidik mengamankan sejumlah uang. Ada mata uang dollar Amerika, dollar Singapura, dan mata uang asing lain serta rupiah. Namun Laode belum memberikan informasi berapa total uang yang disita KPK. “Kami perlu waktu untuk menghitungnya,” ujar dia.

Dalam oerasi itu penyidik juga mengamankan penyelenggara negara. Meski begitu ia tak menyebut berapa jumlah orang yang tertangkap. “Tunggu konferensi pers saja,” katanya.

Laode hanya mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap orang yang ditangkap. “Sesuai KUHAP ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status,” katanya.

Guna memuluskan penyelidikan, KPK menyegel ruangan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, Lantai 4, Gedung Karsa Kementerian Perhubungan.

“Soal uang, kami perlu waktu untuk menghitungnya. Ada yang dolar Amerika, dolar Singapura, dan mata uang asing lain serta rupiah,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah.

KPK kata dia telah mengamankan sepuluh tas lebih berisi uang pecahan rupiah dan mata uang asing dalam OTT. Uang itu diduga suap kepada pejabat di Kemenhub. Belum diketahui secara pasti jumlah uang yang turut disita penyidik. 

Menurut Febri, pemberian uang diduga suap itu terkait dengan sejumlah proyek yang ada di bawah kewenangan Kemenhub. 

“Belum bisa kami konfirmasi terkait dengan proyek apa, tapi ada indikasi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan sejumlah proyek di kementerian tersebut,” ujar Febri. 

OTT di Kementrian Perhubungan mendapat respon dari sang Menteri Budi Karya Sumadi. Dia menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya lagi korupsi, operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut. 

“Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, kemarin.

Budi mengaku prihatin terkait informasi adanya operasi tangkap tangan oleh KPK kepada pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dikabarkan tertangkap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kemarin. “Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi,” katanya.

Meski demikian, Budi masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut. Lebih lanjut, dia memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. (tco)