Senin, 18/09/2017

Jokowi Minta Masyarakat Tak Main Hakim Sendiri

Senin, 18/09/2017

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Jokowi Minta Masyarakat Tak Main Hakim Sendiri

Senin, 18/09/2017

JAKARTA - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kerusuhan di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Jakarta.

Massa mengepung dan merusak gedung YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) malam hingga Senin dini hari. Mereka menuding YLBHI menggelar acara terkait dengan Partai Komunis Indonesia.

Jokowi meminta agar hal-hal seperti itu diserahkan ke aparat keamanan.

“Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9), dikutip Setkab.go.id.

Presiden Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, antar-masyarakat harus saling mengingatkan mengenai bahaya kebangkitan PKI.

“Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme, ya memang harus diingatkan terus masyarakat,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah jelas dilarang berdasarkan TAP MPRS. Oleh karena itu, aparat tidak perlu ragu untuk melakukan penindakan. “Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana? hukum,” kata Presiden.

Aksi massa di depan YLBHI yang berlangsung, Minggu (18/9) hingga Senin dini hari berlangsung ricuh. Massa memprotes YLBHI dan menuding lembaga tersebut menggelar acara terkait Partai Komunis Indonesia.

Sehari sebelumnya, YLBHI memang sempat mengadakan seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966”. Namun, acara tersebut dibubarkan oleh polisi karena dinilai tak berizin.

YLBHI menyatakan bahwa isu lembaga tersebut menggelar acara terkait PKI adalah hoaks. Hal ini disampaikan YLBHI melalui rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin dini hari. “Jelas hoaks atau berita-berita bohong telah disiarkan, propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan,” demikian pernyataan YLBHI.

Sedangkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian akan mencari tahu dari mana informasi yang didapatkan massa, sehingga mereka mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat.

Diduga, mereka menerima informasi hoaks atau tidak benar mengenai aktivitas di kantor tersebut. “Pasti kami telusuri. Kami mampu menelusuri itu. Hoaks itu banyak sekali di dunia maya,” ujar Setyo di Jakarta, Senin (18/9). (kc)


Jokowi Minta Masyarakat Tak Main Hakim Sendiri

Senin, 18/09/2017

Berita Terkait


Jokowi Minta Masyarakat Tak Main Hakim Sendiri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kerusuhan di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Jakarta.

Massa mengepung dan merusak gedung YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) malam hingga Senin dini hari. Mereka menuding YLBHI menggelar acara terkait dengan Partai Komunis Indonesia.

Jokowi meminta agar hal-hal seperti itu diserahkan ke aparat keamanan.

“Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9), dikutip Setkab.go.id.

Presiden Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, antar-masyarakat harus saling mengingatkan mengenai bahaya kebangkitan PKI.

“Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme, ya memang harus diingatkan terus masyarakat,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah jelas dilarang berdasarkan TAP MPRS. Oleh karena itu, aparat tidak perlu ragu untuk melakukan penindakan. “Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana? hukum,” kata Presiden.

Aksi massa di depan YLBHI yang berlangsung, Minggu (18/9) hingga Senin dini hari berlangsung ricuh. Massa memprotes YLBHI dan menuding lembaga tersebut menggelar acara terkait Partai Komunis Indonesia.

Sehari sebelumnya, YLBHI memang sempat mengadakan seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966”. Namun, acara tersebut dibubarkan oleh polisi karena dinilai tak berizin.

YLBHI menyatakan bahwa isu lembaga tersebut menggelar acara terkait PKI adalah hoaks. Hal ini disampaikan YLBHI melalui rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin dini hari. “Jelas hoaks atau berita-berita bohong telah disiarkan, propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan,” demikian pernyataan YLBHI.

Sedangkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian akan mencari tahu dari mana informasi yang didapatkan massa, sehingga mereka mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat.

Diduga, mereka menerima informasi hoaks atau tidak benar mengenai aktivitas di kantor tersebut. “Pasti kami telusuri. Kami mampu menelusuri itu. Hoaks itu banyak sekali di dunia maya,” ujar Setyo di Jakarta, Senin (18/9). (kc)


 

Berita Terkait

Kurangi Jukir Liar di Samarinda, Wali Kota Dukung Diberlakukannya Kartu Parkir Berlangganan

KPU Kukar Sosialisasikan Persyaratan Dukungan Pencalonan Perseorangan

Mobil Boks Tabrak Motor di Bengalon yang Dikendarai Anak-Anak Hingga Meninggal Dunia

SK Larangan Usaha Pertamini dan BBM Eceran Keluar, Pemilik Usaha Diminta Habiskan Stok Tanpa Dijual

IRT Pengedar Narkoba di Balikpapan Diringkus Polisi, 67 Paket Sabu Disita

Monumen Taman Tuah Himba di Tenggarong Tergenang Air Cukup Tinggi, BPBD Kukar Kerahkan Anggota

Tiga Kapal Perang Angkut Kontingen Latsitarda Nusantara ke Kaltim, Ini Pesan Pj Gubernur ke Taruna dan Taruni

Sejumlah Bacalon Kepala Daerah di Kaltim Taaruf Bersama Gus Muhaimin

Tidak Ada Proses PHPU, KPU Kaltim Tetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Hari Ini

Singgung Program Merdeka Belajar di Hardiknas, Pj Gubernur Kaltim: Tidak Usah Lagi Ganti Kurikulum

Kejar Target Upacara Kemerdekaan di IKN, Infrastruktur Kelistrikan Dikebut

Nasib Ribuan THL di Kukar Disorot, DPRD Minta Pemkab Tindaklanjuti karena Belum Terlaporkan di LKPj 2023

Ada Tembakan Gas Air Mata, Peringatan Hari Buruh di Balikpapan Berakhir Ricuh, Tiga Mahasiswa Mengalami Tindakan Refresif

Kesbangpol Kaltim Siapkan Anggaran di APBD Perubahan Jelang Pilkada Serentak

Terdengar Suara Benturan Keras, Remaja Tewas Usai Tabrak Truk Tangki Berhenti di Pinggir Jalan

Tahun Ini, PPDB SMA/SMK di Samarinda Akan Dibuka Mulai Juni

Dua Bangunan dan Satu Sepeda Motor di Samarinda Utara Hangus Terbakar, Termasuk Dokumen Penting Pemilik Rumah

Luka Melepuh di Mulut dan Tangan Bocah, Pasutri di Samarinda Terancam Hukuman Lima Tahun Penjara

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.