JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf tidak mempermasalahkan wacana nonton bareng (nobar) film Pengkhianatan G30S/PKI. Namun, ia mengkritik sikap aparat yang kerap melarang pemutaran film bertemakan peristiwa G30S seperti ‘Jagal’ dan ‘Senyap’. “Panglima kalau mau memutar film G30S silahkan, monggo, tapi kalau ada pihak-pihak yang ingin memutar film Jagal, Senyap, dan film lainnya diperbolehkan dong,” kata Al Araf di kantornya, Jalan Tebet Dalam IV, Senin (25/9).

Menurut Al Araf, dewasa ini pemutaran film bertemakan peristiwa G30S dalam perspektif lain diperlukan. Sebab, fakta sejarah tidak perlu ditutupi. Masyarakat bisa menilai sendiri dengan pemahamannya masing-masing. Apalagi pelarangan pemutaran film telah mencoreng demokrasi. “Masyarakat kan udah pintar bisa menilai mana yang salah mana yang benar. Ini kan demokrasi biarkan masyarakat putar jangan dilarang, kita aja enggak melarang (G30S) kok,” ujar Al Araf.

Hal senada diutarakan anggota komisi III DPR Erma Suryani Ranik. Menurutnya, penting pula menonton film bertemakan kisah G30S yang dibuat non pemerintah seperti Sang Penari atau film besutan Joshua Oppenheimer. “Kalau mau nonton-nonton aja enggak usah ngelarang-ngelarang orang, orang mau nobar film versi TNI silakan, nonton versinya Jagal silakan, namanya juga hak asasi manusia,” tuturnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi permintaan pemutaran ‘Jagal’ dan ‘Senyap’ disandingkan dengan film Pengkhianatan G30S. Menurutnya tidak perlu menonton film tersebut. Ia juga tidak tahu menahu soal film yang menggambarkan perspektif lain peristiwa G30S. ‘Jagal’ dan ‘Senyap’ adalah karya sineas Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer. ‘Jagal’ menceritakan kisah penjagal di Sumatera Utara yang mengeksekusi orang-orang yang diduga terlibat PKI. Sementara ‘Senyap’ memotret tentang kehidupan adik dari korban penjagalan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai anti-komunis. Aparat acapkali membubarkan diskusi dan nonbar kedua film tersebut. (mdc)