SAMARINDA – Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 resmi mulai. Hal itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pertanda launching tahapan Pilgub, di Hotel Bumi Senyiur, Senin (2/10). 

Sebagai langkah awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, untuk memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan pesta 5 tahunan itu.  

KPU bersama Kejati menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan kerjasama  bidang perdata dan tata usaha negara. 

Ketua KPU Kaltim Muhamad Taufik mengatakan, kerjasama ini diharap membuat kinerja KPU semakin lancar. Karena semua sudah dalam koridor hukum yang jelas, dan diawasi secara proporsional. 

“Justru kami makin tenang, karena diawasi,” kata Taufik kepada sejumlah wartawan.  Selain dengan kejaksaan, KPU juga menandatangani MoU dengan unsur keamanan seperti Korem dan Polda Kaltim. 

Untuk saat ini lanjut Taufik, pihaknya sedang merampungkan pemutakhiran data pemilih. 

Sementara untuk penyampaian syarat dukungan bakal calon perseorangan dilaksanakan pada 25-29 November 2017. Sementara pendaftaran pasangan calon dimulai pada 8-10 Januari 2018.

“Semoga semua berjalan sesuai yang direncanakan,” kata Taufik.

Tahap sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui jadwal Pilgub dan mengurangi angka golput. 

Sementara itu, Kepala Kejati Kaltim Fadil Zumhana menerangkan, Kejati menyiapkan sembilan jaksa bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) yang akan mendampingi KPU Kaltim, dalam pelaksanaan kegiatan di Pilgub Kaltim 2018 mendatang.

“Ada sembilan orang jaksa yang akan mendampingi KPU, ada jaksanya dari Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara),” kata Fadil. 

Ia pun membeberkan bahwa kerjasama Kejati dan KPU, terkait pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa, legal opinion dan legal assistance. Sebab, kata dia Jaksa sebagai pengacara negara sedianya sangat diperlukan oleh pemerintah atau instansi yang menggunakan uang negara, mengingat penyelenggaraan Pilgub dibiayai negara. “Supaya keuangan negara itu terkontrol dan tidak terjadi pelanggaran apalagi terjadi korupsi,” tuturnya.

Ditambahkanya, kerjasama tak lain bertujuan menjadi langkah mitigasi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan bersumber dari negara, khususnya dalam penyelenggaraan Pilgub 2018. 

Dalam kerjasama ini, Kejati juga memberikan bantuan hukum atau memberikan bantuan pengacara negara, sebagai mediator dan fasilitator? dalam persoalan hukum, yang nantinya bisa saja terjadi sebelum, pada saat dan setelah penyelenggaraan Pilgub. (sab)