SAMARINDA – Sekprov Rusmadi menjawab desakan mundur yang dari DPRD Kaltim. Menurutnya, kalau alasan dirinya harus mundur karena pembahasan anggaran yang molor, maka itu tidak benar. Pembahasan APBD-P 2017 tidak terbengkalai. Saat ini terus berlanjut dan dia terus menjalankan perannya sebagai Sekprov. 

“Saya tegaskan bahwa TAPD solid. Kalau tidak ada ketua TAPD, saya mendelegasikan kepada asisten selaku wakil ketua TAPD, itu keputusan yang jelas. Kalau misalanya terbengkalai, itu terbengkalainya dimana? Tidak benar kalau ketua TAPD tidak hadir, tidak ada keputusan, karena yang didelegasikan pasti ada keputusan,” tegas Rusmadi, ditemui wartawan usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Senin (28/8) kemarin.  

Selanjutnya, jika berbicara mekanisme dan kemauan DPRD yang ingin mempercepat pembahasan APBD, maka menurutnya DPRD harus memperbaiki mekanisme yang ada. Kalau Pemprov semuanya jelas. Ada KUA, ada PPAS. Anggarannya juga jelas. Pemprov juga mempersilakan DPRD Kaltim untuk melakukan evaluasi. 

“Semuanya terbuka. Mana yang mereka (DPRD) terima, dan mana yang harus dilakukan pendalaman lagi perihal program pemerintah,” ungkapnya.

Bagi Rusmadi, DPRD dalam hal ini mempunyai ruang. Sebab mereka juga mempunyai pokok-pokok pikiran. Pemerintah menyadari itu, bahwa harus ada evaluasi. Dia mengakui, antara TAPD dan DPRD, sepakat untuk memperbaiki mekanisme yang ada. Bagi dia, semua program pemerintah jalan. Tidak ada program yang tidak jalan.

“Saya tegas sampaikan, tidak ada program tidak ada pembahasan. Jadi TAPD tidak akan hadir rapat kalau Banggar tidak ada program-program yang terkait dengan pokok-pokok pikiran. Kami harapkan tidak ada dusta diantara kita,” sebut Rusmadi.

Lanjut bakal calon gubernur Kaltim ini, Pemprov sudah sangat siap untuk melakukan pembahasan APBD-P. Pemprov tidak mungkin melakukan pembahasan APBD 2018, sebelum menyelesaikan pembahasan APBD-P 2017. Semua ada tahapannya

“Terkait APBD 2018, ada juga program lanjutan. Sudah ada yang dialokasikan,” ujar Rusmadi.

Soal rapat-rapat pembahasan APBD, Rusmadi bahkan menuding bahwa DPRD beberapa kali datang terlambat. TAPD selalu tepat waktu ketika ada agenda pembahasan APBD. “Kalau kita jelas. Diundang jam 11 kita datang jam 11. Tapi DPRD molor. Intinya, kita ingin pembahasan Banggar dan TAPD pada posisi yang sama,” kata Rusmadi. (sab)