Rabu, 20/09/2017
Pemprov Bantah Hambat PAW Dody
Rabu, 20/09/2017
Berita Terkait
Berita Pilihan
Pemprov Bantah Hambat PAW Dody
Rabu, 20/09/2017
SAMARINDA – Sekprov Kaltim Rusmadi membantah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sengaja menahan proses pergantian antarwaktu (PAW) Dody Rondonuwu.
Menurut Rusmadi, PAW itu belum bisa diproses karena masih menunggu keputusan inkrah di Mahkamah Agung (MA).
“Kalau nyangkut di gubernur, itu ngaur. Proses PAW Dody hingga kini masih kita tunggu hukum inkrah-nya di MA,” kata Rusmadi, Rabu (19/9).
Rusmadi menyebut, pihaknya tidak mungkin mendahului dari Undang-undang untuk melakukan proses PAW. Bagi dia, proses PAW itu sudah berdasarkan aturan yang ada.
“Tidak mungkin kita mengambil kebijakan mendahului undang-undang. Kita tunggu saja lah, kan pemerintah berdasarkan peraturan,” Sebut Rusmadi.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kaltim Achmadi menuturkan, pengajuan PAW Dody sudah dilakukan sejak November 2016 lalu, tak lama setelah Dody divonis bersalah oleh majelis hakim PN Bontang.
Sejak saat itu pula, Sekretariat DPRD membekukan gaji dan berbagai tunjangan untuk Dody.
“Surat pemberhentian sementara sudah diteken Ketua DPRD Kaltim dan sudah dilimpahkan kepada gubernur untuk diteruskan ke Kemendagri,” ujar Achmadi.
Achmadi menuturkan, kewenangan untuk melakukan pergantian dan memproses pemberhentian anggota DPRD berada di tangan gubernur. Nantinya, sekretariat tinggal memproses surat balasan dari gubernur yang masuk ke mereka.
“Kalau sudah ada keputusan dari Mendagri melalui konsultasi gubernur, barulah kami dari kesekretariatan menjalankan keputusan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya. (sab)
Pemprov Bantah Hambat PAW Dody
SAMARINDA – Sekprov Kaltim Rusmadi membantah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sengaja menahan proses pergantian antarwaktu (PAW) Dody Rondonuwu.
Menurut Rusmadi, PAW itu belum bisa diproses karena masih menunggu keputusan inkrah di Mahkamah Agung (MA).
“Kalau nyangkut di gubernur, itu ngaur. Proses PAW Dody hingga kini masih kita tunggu hukum inkrah-nya di MA,” kata Rusmadi, Rabu (19/9).
Rusmadi menyebut, pihaknya tidak mungkin mendahului dari Undang-undang untuk melakukan proses PAW. Bagi dia, proses PAW itu sudah berdasarkan aturan yang ada.
“Tidak mungkin kita mengambil kebijakan mendahului undang-undang. Kita tunggu saja lah, kan pemerintah berdasarkan peraturan,” Sebut Rusmadi.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kaltim Achmadi menuturkan, pengajuan PAW Dody sudah dilakukan sejak November 2016 lalu, tak lama setelah Dody divonis bersalah oleh majelis hakim PN Bontang.
Sejak saat itu pula, Sekretariat DPRD membekukan gaji dan berbagai tunjangan untuk Dody.
“Surat pemberhentian sementara sudah diteken Ketua DPRD Kaltim dan sudah dilimpahkan kepada gubernur untuk diteruskan ke Kemendagri,” ujar Achmadi.
Achmadi menuturkan, kewenangan untuk melakukan pergantian dan memproses pemberhentian anggota DPRD berada di tangan gubernur. Nantinya, sekretariat tinggal memproses surat balasan dari gubernur yang masuk ke mereka.
“Kalau sudah ada keputusan dari Mendagri melalui konsultasi gubernur, barulah kami dari kesekretariatan menjalankan keputusan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya. (sab)
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.