Sabtu, 14/10/2017

Stafsus Presiden Usul Kepala Daerah Papua Dipilih DPRD

Sabtu, 14/10/2017

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Stafsus Presiden Usul Kepala Daerah Papua Dipilih DPRD

Sabtu, 14/10/2017

STAF Khusus Presiden Joko Widodo, Lennis Kogoya menyarankan agar pemilihan kepala daerah di Papua dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baik itu pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota. 

“Pemilihan melalui DPR ini bisa dengan calonnya diambil melalui musyawarah adat,” ungkap dia di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10). 

Jika melalui mekanisme tersebut, maka calon kepala daerah yang diusung adalah orang-orang pilihan masyarakat adat Papua. Mekanisme itu diyakini bisa menjadi jalan keluar dari konflik yang terjadi selama ini. 

“Kalau pola seperti sekarang ini dibiarkan terus, Papua ini berkelahi terus, berkelahi terus. Tidak akan terjadi perdamaian,” ucapnya. 

Pria asal Papua ini mengingatkan, konflik di tanah cenderawasih jangan dianggap sepele. Sebab, bisa mengancam stabilitas keamanan nasional dan mengancam keutuhan NKRI.  “Maka untuk menghindari hal ini, Kemendagri segera mengevaluasi masalah Pilkada Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Saat ini, Tolikara Papua sedang mengalami konflik horizontal. Pertikaian terjadi akibat pemilihan bupati dan wakil bupati Tolikara 2017. Dalam kontestasi tersebut, pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo menjadi pemenang sementara pasangan John Tabo dan Barnabas Weya kalah. 

Tak terima dengan hasil Pilkada, John Tabo dan Barnabas Weya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian memutuskan untuk menolak gugatan pasangan John Tabo dan Barnabas Weya dan memenangkan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo. 

Pihak John Tabo dan Barnabas Weya geram dengan keputusan MK. Mereka ingin menemui langsung Kemendagri Tjahjo Kumolo dan menyampaikan kekecewaannya. Namun, yang bersedia menemui massa adalah Dirjen Otonomi Daerah (Otda) serta Dirjen Politik dan Pemerintahan (Polpum). 

Tepatnya pada Rabu (11/10) sore, massa tersebut merangsek masuk ke kantor Kemendagri. Beberapa pot bunga dan kaca mobil dipecahkan. Tak terima dengan ulah massa, petugas pengamanan Kemendagri membalas.

Akibatnya tujuh petugas pengamanan dan pegawai terluka ringan. Kepala dan tangan tiga orang lainnya harus dijahit karena robek.(mdk)


Stafsus Presiden Usul Kepala Daerah Papua Dipilih DPRD

Sabtu, 14/10/2017

Berita Terkait


Stafsus Presiden Usul Kepala Daerah Papua Dipilih DPRD

STAF Khusus Presiden Joko Widodo, Lennis Kogoya menyarankan agar pemilihan kepala daerah di Papua dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baik itu pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota. 

“Pemilihan melalui DPR ini bisa dengan calonnya diambil melalui musyawarah adat,” ungkap dia di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10). 

Jika melalui mekanisme tersebut, maka calon kepala daerah yang diusung adalah orang-orang pilihan masyarakat adat Papua. Mekanisme itu diyakini bisa menjadi jalan keluar dari konflik yang terjadi selama ini. 

“Kalau pola seperti sekarang ini dibiarkan terus, Papua ini berkelahi terus, berkelahi terus. Tidak akan terjadi perdamaian,” ucapnya. 

Pria asal Papua ini mengingatkan, konflik di tanah cenderawasih jangan dianggap sepele. Sebab, bisa mengancam stabilitas keamanan nasional dan mengancam keutuhan NKRI.  “Maka untuk menghindari hal ini, Kemendagri segera mengevaluasi masalah Pilkada Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Saat ini, Tolikara Papua sedang mengalami konflik horizontal. Pertikaian terjadi akibat pemilihan bupati dan wakil bupati Tolikara 2017. Dalam kontestasi tersebut, pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo menjadi pemenang sementara pasangan John Tabo dan Barnabas Weya kalah. 

Tak terima dengan hasil Pilkada, John Tabo dan Barnabas Weya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian memutuskan untuk menolak gugatan pasangan John Tabo dan Barnabas Weya dan memenangkan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo. 

Pihak John Tabo dan Barnabas Weya geram dengan keputusan MK. Mereka ingin menemui langsung Kemendagri Tjahjo Kumolo dan menyampaikan kekecewaannya. Namun, yang bersedia menemui massa adalah Dirjen Otonomi Daerah (Otda) serta Dirjen Politik dan Pemerintahan (Polpum). 

Tepatnya pada Rabu (11/10) sore, massa tersebut merangsek masuk ke kantor Kemendagri. Beberapa pot bunga dan kaca mobil dipecahkan. Tak terima dengan ulah massa, petugas pengamanan Kemendagri membalas.

Akibatnya tujuh petugas pengamanan dan pegawai terluka ringan. Kepala dan tangan tiga orang lainnya harus dijahit karena robek.(mdk)


 

Berita Terkait

Terbuka untuk yang Memiliki Kapasitas dan Isi Tas, DPW PKS Kaltim Buka Pendaftaran Bacalon di Pilkada Serentak 2024

Dapat Dukungan dari Pondok Pesantren Hidayatullah Ummu Quro Balikpapan, Isran – Hadi Kian Yakin Maju di Pilkada 2024

Golkar Balikpapan Siap Jalin Komunikasi dengan Partai Lain Jelang Pilkada Serentak

Siapkan SDM Jelang Pilkada, KPU Paser Buka Pendaftaran PPK dan PPS

Belum Ada Instruksi dari Pusat, DPC Gerindra PPU Belum Buka Pendaftaran

KPU Kukar Resmi Buka Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

KPU Resmi Perpanjang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2024

Buka Pendaftaran Penjaringan Bacabup-Bacawabup untuk Pilkada 2024, DPD PAN Kutai Kartanegara Persilakan yang Berminat Mendaftar

Ingin Berkontribusi Bagi Daerah, Nidya Listiyono Ambil Formulir Pendaftaran Wali Kota Samarinda

KPU Kukar Persiapkan Perekrutan Anggota Badan Adhoc Jelang Pilkada, Diawali Sosialisasi Sebelum Buka Pendaftaran

Kabar Duka, Ketua Partai Demokrat Kutai Kartanegara Tutup Usia

Bawaslu Kaltim Putuskan PPK di 9 Kecamatan Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

Mengenal Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Kelahiran Kebun Sayur yang Kini Mengawal Demokrasi

Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Pastikan Prabowo-Gibran Unggul Telak, Saksi Paslon 01 dan 03 Tolak Tanda Tangan

Sudah Hitung Formulir C1, PAN Klaim Sudah Dapat Kursi ke-8 DPR RI di Dapil Kaltim

Dua Partai Bakal Rebutan Kursi Ketua DPRD di Kutai Timur

Prediksi DPC Gerindra Kukar, Raih Tujuh Kursi di Pileg Tahun 2024

Kempo Kaltim Waspadai NTT di PON XXI/2024

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.