KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Kartanegara (Kukar) mencanangkan zona integritas bebas korupsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Jumat (3/5/2019).

Kepala BPN Kukar, Farid Hidayat, mengatakan pencanangan ini merupakan amanat Permen Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi No 52/2014. Yang mana, terang Farid, baru tiga Satker Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang mendapat predikat tersebut.

“Makanya pimpinan kami di tingkat pusat meminta agar apa yang sudah dicapai oleh tiga satker itu bisa diikuti Satker-Satker lainnya di Indonesia. Kalau melihat angka tiga itu, sepertinya kurang makanya di dorong semua satker kabupaten/kota untuk bisa melaksanakannya,” terang Farid kepada Korankaltim.com.

Untuk menuju zona integritas itu, lanjut Farid, tentunya semua lini pelayanan petugas mulai dari unsur jajaran pimpinan hingga tingkat pelaksana mendukung pelayanan yang bersih KKN.

“Bahkan dalam melaksanakan tugas-tugas seperti PTSL, kami ikut melibatkan Tim Saber Pungli yang juga akan sosialisasi kepada masyarakat, juga para lurah/kades, hingga prangkat desanya,” pungkasnya.

Penulis: Reza Fahlevi

Editor: M.Huldi