KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Hasil rapat pleno diperluas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Kaltim sepakat meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN untuk memposisikan diri diluar pemerintahan.

Ketua DPW PAN Kaltim Darlis Pattalongi menjelaskan, keputusan tersebut merupakan aspirasi dari  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN di 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Selanjutnya keputusan ini akan disampaikan pada Rapat Kerja Nasiolan (Rakernas) PAN yang akan digelar pada awal Agustus. Dimana Rakernas juga dijadwalkan membahas dan memutuskan tentang positioning PAN secara nasional terhadap koalisi pemerintahan. 

"Malam ini (tadi malam) diputuskan sepakat dari seluruh DPD di Kaltim meminta agar DPP memposisikan PAN berada di luar pemerintahan. Itu akan kami sampaikan pada saat Rakernas nanti. Baik secara langsung maupun tertulis," jelas Darlis ditemui usai memimpin Rapat Pleno Diperluas di Hotel Mesra Samarinda Kamis (18/07/2019) malam tadi.

Darlis berharap, apapun yang akan menjadi keputusan DPP pada akhirnya akan selaras dan senafas dengan apa yang menjadi aspirasi kader di daerah.  "Saya tidak tahu bagaimana aspirasi provinsi lain. Yang jelas Kaltim meminta PAN diluar pemerintahan," ucap Darlis. 

Meski memutuskan berada diluar pemerintahan rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 wajib dilakukan. Di Kaltim sendiri posisinya jauh lebih mudah untuk rekonsiliasi karena iklim politik yang sehat cenderung terbina dengan baik. "Rekonsiliasi adalah hal yang wajib, tidak boleh ada dendam-dendaman.  Tidak boleh saling menghambat, tapi  tidak berarti ketika rekonsiliasi langsung masuk dalam pemerintahan kan. Kami setuju, kami juga juga siap rekonsiliasi," pungkas Darlis. [*]

Penulis : Rusdianto

Editor: Aspian Nur