Selasa, 17/12/2019
Selasa, 17/12/2019
Evaluasi bersama antara KPU Kukar dan stakeholder terkait Pemilu 2019 lalu di Pondok Jajak Indah, Selasa (17/12/2019) (Foto: Reza Fahlevi/korankaltimcom)
Selasa, 17/12/2019
Evaluasi bersama antara KPU Kukar dan stakeholder terkait Pemilu 2019 lalu di Pondok Jajak Indah, Selasa (17/12/2019) (Foto: Reza Fahlevi/korankaltimcom)
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Distribusi dan kelengkapan logistik menjadi pembahasan KPU Kukar dan stakeholder pada acara Evaluasi Pencalonan Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada Selasa (17/12/2019).
Kurangnya kelengkapan dan adanya masalah distribusi logistik pada Pemilu 2019 lalu diketahui menjadi masalah yang cukup menyulitkan seluruh pihak.
Kekurangan logistik pada saat itu menyebabkan Pemilu lanjutan dan Pemilu Susulan di beberapa kecamatan.
Komisioner KPU Kukar Bidang Teknis Nofand Surya Gafilah berharap adanya pengecualian terhadap daerah dengan geografis luas seperti Kukar agar bisa mendistribusikan logistik lebih awal pada Pemilu berikutnya.
"Mudah-mudahan ada perubahan, ada pengecualian terhadap daerah yang geografisnya berbeda dengan perkotaan.
Jadi tidak bisa kita samakan dengan daerah yang, mohon maaf, bisa dijangkau dengan mudah," kata Nofand kepada Koran Kaltim.com, (18/12/2019).
Selain itu, dia mengharapkan KPU RI untuk memberikan ruang kepada KPU Kukar untuk swakelola terkait pengadaan logistik Pemilu, terutama formulir yang dianggap penting yang seringkali terjadi kekurangan.
"Yang sering kurang itu form plano-plano dan berita acara. Kalau plano itu ukurannya besar, susah kita buat sendiri dan formatnya itu hanya ada di KPU RI saja, makanya kita tidak bisa mencetak itu," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.