SAMARINDA - Belum genap sepekan pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengumpulkan semua elemen yang terlibat dalam perhelatan akbar tersebut.

Semua pihak, mulai dari penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, perwakilan  pasangan (paslon) calon gubernur dan wakil gubernur,  aparat keamanan TNI dan Polri diundang dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Menjaga Kondusifitas Kaltim Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Serentak Tahun 2018”  di Kantor Gubernur Kaltim, Jl Gajah Mada Samarinda, Senin (2/7).

Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat ormas, akademisi, pengamat, dan mahasiswa turut hadir. FGD ini bertujuan untuk membuka hal-hal yang selama gelaran Pilgub menjadi perhatian publik.

“Saya ingin menjaga kondusifitas di Kaltim, saya banyak mendapatkan laporan adanya kecurangan seperti money politic.  Dalam forum ini kita bisa mengetahui apa yang  sebenarnya terjadi,” kata Awang.

Awang memang sejak awal sudah menenggarai adanya dugaan money politic. Ia berkali-kali menyampaikan, bahwa hal tersebut mencederai demokrasi di Kaltim. Ia juga menegaskan penetapan pemimpin baru Bumi Etam adalah mutlak hak dari KPU Kaltim. Sementara adanya hasil dari quick count atau hitung cepat yang dilakukan lembaga survei, tidak bisa menjadi patokan. 

Menanggapi hal tersebut, masing-masing perwakilan paslon membeberkan fakta-fakta selama masa kampanye hingga pemungutan suara. 

Ketua Tim Pemenangan nomor urut 1, Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi, Muhammad Husni Fakhruddin atau yang akrab disapa Ayub misalnya, mengungkapkan jika pihaknya sudah sudah melaporkan paling tidak delapan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kaltim.

“Kami paling banyak melaporkan ke Bawaslu. Pilgub 2018 ini banyak yang salah, gaya transaksional terasa sekali.  Bawaslu tugasnya menindak bukan sekedar mengawasi.  Raihan suara kami paling kecil tapi itu bersih tanpa ada money politic,” tukasnya.

Ayub juga mengendus praktik money politic. Pihaknya kini sedang melakukan pendalaman untuk melapor ke Bawaslu. 

Sementara Sudarno, mantan politisi PDIP yang menjadi perwakilan paslon nomor urut 4, Rusmadi-Safaruddin juga menyayangkan apa yang terjadi selama masa kampanye hingga pemungutan suara. Ia menyoroti adanya penggunaan isu primordial atau politik identitas. “Misalnya seruan mengajak memilih pemimpin Islam, loh sekarang dari delapan calon itu siapa yang tidak Islam. Wong mereka salat lima  waktu semua kok. Sudah lah, setop menggunakan isu-isu semacam ini,” bebernya.

Ketua DPC PDIP Samarinda, Siswadi menyebut ada salah satu calon yang cenderung tidak banyak berkomunikasi dengan masyarakat,  namun tiba-tiba unggul dalam pemungutan suara, khususnya melalui hasil hitung cepat lembaga survei.

Sementara Abdul Rohim, Kepala Humas dan Media  paslon nomor urut 3, Isran Noor-Hadi Mulyadi mengungkapkan, meski berada dalam kondisi unggul versi hitung cepat, pihaknya juga mendapati kecurangan selama Pilgub berlangsung. Temuan itu bahkan telah dilaporkan ke Bawaslu Kaltim.

Soal tudingan money politic yang ditujukan ke pihaknya,  ia mengaku tidak bisa menyalahkan siapapun. “Seperti layaknya pohon yang tinggi, semakin tinggi semakin tinggi pula angin yang menerpanya,” terangnya.

Dia mempersilakan  tiga paslon lainnya untuk melapor ke Bawaslu mau pun Kepolisian jika memang memiliki bukti terjadinya kecurangan yang dilakukan tim Isran-Hadi.

Sementara perwakilan paslon nomor urut 2, Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat tidak hadir dalam forum kemarin. 

TUNGGU LAPORAN 

Ketua Bawaslu Kaltim Syaiful mengatakan  pihaknya menerima sejumlah informasi terjadinya money politic dalam Pilgub Kaltim. Namun sayangnya, belum ada yang melapor secara resmi.  “Kami hanya menerima sebatas informasi saja. Untuk laporan belum ada,” singkat Syaiful. Ia menyarankan pihak-pihak yang mengetahui terjadinya kecurangan untuk melapor ke Bawaslu. Namun laporan itu harus kongkret disertai foto dan saksi. (rs/sn318)