SAMARINDA - Rencana Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kilometer 19 Desa Margahayu (Jonggon A), Kecamatan Loa Kulu membutuhkan anggaran sekitar Rp500 miliar.  Karenanya, perlu gotong royong agar pembangunan itu terealisasi. 

SPN di Jonggan rencananya berdiri di atas lahan seluas  108 hektare. Lokasi ini merupakan lahan bekas tambang milik PT Multi Harapan Utama (MHU). Di lokasi itu, rencananya juga akan dibangun markas Brimob untuk wilayah Kukar. 

Pembangunan tersebut direncanakan guna memindahkan SPN di Balikpapan, karena kondisinya kini dianggap kurang memadai. Terlebih bangunan yang ada saat ini terletak tepat di jantung Kota Minyak yang kini sudah terlalu padat. 

“Kemarin mereka (Tim Polda Kaltim) datang ke DPRD Kaltim untuk minta difasilitasi dukungan kabupaten kota. Dari rencana, SPN Kaltim itu membutuhkan sekitar Rp500 miliar,” Kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub, Jumat (19/10). 

Rencana pembangunan SPN ini sudah bergulir sejak beberapa tahun silam. Pemkab Kukar, kata dia, sudah menyediakan lokasi untuk SPN dan secara bertahap menggelontorkan anggaran dari APBD Kukar sebesar Rp 105 miliar. 

Hanya saja, dari perencanaan yang dibuat oleh Polda Kaltim, rancangan SPN Kaltim membutuhkan lebih dari Rp500 miliar. Dengan angka tersebut, Rusman menyarankan agar 10 kabupaten/kota se-Kaltim dikumpulkan guna membahas kekurang tersebut.  “Usulan dari Polda bisa urunan,”saran Rusman. 

“Kekurangan kita juga akan koordinasikan ke DPRD kabupaten/kota. Nanti bagaimana polanya, dengan rencana Rp 500 miliar nanti memerlukan beberapa tahap anggaran. Apakah ini mau diselesaikan langsung atau bertahap,” sambung Rusman.

Sistem penganggaran tersebut, lanjut Ketua DPW PPP Kaltim ini, sama dengan pembangunan SPN di Gorontalo. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bisa diterapkan pola yang sama dengan pembangunan SPN Kaltim. 

Hanya saja, menurut penjelasan dari tim Polda Kaltim, kata Rusman, SPN di Kaltim akan berbeda fasilitas dengan SPN Gorontalo. SPN Kaltim akan memiliki fasilitas yang lebih canggih dan modern dengan perkembangan zaman dalam menjaga stabilitas keamanan.  

“Secara prinsip kita dukung. Tetapi ada beberapa yang perlu kita minta penjelasan, misalnya saya pertanyakan apakah ada standar secara nasional lembaga pendidikan kepolisan di provinsi. Di (SPN) Gorontalo cuma Rp 110 miliar di Kaltim sampai Rp 500 miliar. SPN di Kaltlim itu nanti klasifikasi kelas apa? Ternyata ada kurikulum pendidikan cyber crime. Perlu praktek ruang belajar digitalisasi yang representatif. Sehingga secara teknis terakumulasi sebesar itu,” bebernya.  

Rusman mengaku sempat mempertanyakan dukungan Polri terhadap anggaran rencana pembangunan SPN Kaltim. Dari penuturan tim Polda Kaltim, ucap Rusman, Polri akan mendukung dari sisi operasional proses belajar mengajar yang akan langsung bersumber dari APBN. Sementara untuk fisik dengan meminta dukungan pemerintah daerah.

Atas pembangunan tersebut, sebut Rusman, harus ada dampak positif bagi daerah. SPN Kaltim, jelasnya, direncanakan peserta didiknya berstatus bintara bukan perwira. Sehingga memungkinkan merekrut sebanyak-banyaknya putra dan putri daerah. 

Selain itu, keuntungan daerah adalah stabilitas keamanan di Kaltim yang akan meningkat keamanannya. Sebab, selain karena kondisi SPN di Balikpapan yang tak memadai, dasar pertimbangan lainnya dalam pembangunan SPN Kaltim, untuk menjawab tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kaltim ke depan. (sab)