SAMARINDA – Gubenur Kaltim Awang Faroek menjawab terkait pemanggilan dirinya oleh Panwaslu Balikpapan di kantor Bawaslu Kaltim, Selasa (15/5) lalu. Hal ini ia sampaikan saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (16/5).

Menurut Awang,  pemanggilan tersebut hanyalah soal miskomunikasi antara Panwaslu dengan dirinya. Hal itupun disebut Awang sudah klir, sesuai dengan klarifikasi yang ia sampaikan. 

“Itu miskomunikasi saja. Kesalahpahaman, Panwaslu mengira saya kampanye. Saya datang ke daerah itu dalam rangka silaturahmi. Saya ke Kukar, ke Balikpapan, ke Berau, ke Bontang, tidak dalam rangka kampanye. Kalau kampanye ada waktunya, yang saya dapat izin. Jadi, kemarin itu hanya kesalahpahaman saja,” ujarnya.

Dikonfirmasi lebih lanjut, Awang pun menyatakan beberapa hal yang disebutnya menjadi alasan bagi Panwaslu memanggil dirinya. Hal itu terkait sosialisasi Pilkada, yang dilakukan dengan menggunakan penjelasan angka 1, 2, 3, dan 4.

“Saya membantu KPU untuk menggunakan hak pilih. Bagaimana cara praktis bagi masyarakat. Kan ada 13 tahapan, itu terlalu panjang kalau saya harus utarakan sampai 13 tahapan. Mulai dari tunjukkan KTP segala macam. Saya singkat. Begitu sudah dapat surat suara, dari KPU, pertama buka, kedua, coblos, ketiga lipat lagi, keempat masukkan,” tukasnya. 

Ia pun menyatakan hal itu, tidaklah melanggar karena tidak menggunakan gambar paslon apapun ketika mensosialisasikan hal tersebut. 

“Apa salah itu urutannya. Coba kalau kita terima buka surat suara. Kecuali kalau saya pakai ada gambar di sana. Kan itu kertas kosong. Kewajiban saya sebagai gubernur sosialisasikan Pilkada. Mustinya mereka berterimakasih. Mungkin cari-cari kesalahan. Karena kebetulan saya mendukung salah satu calon,” ucapnya.

Iapun meminta KPU, Bawaslu  dan Panwaslu bisa menjadi pihak penyelenggara pemilu yang netral untuk semua paslon. “Jangan percaya dengan pengaduan-pengaduan yang untungkan salah satu paslon,” tuturnya.  (rs)