SAMARINDA – Sejumlah perwakilan masyarakat kabupaten Kukar mendatangi Gedung Karang Paci-sebutan DPRD  Kaltim, Selasa (22/5). Mereka meminta legislatif mendukung Kecamatan Anggana sebagai ibukota Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kutai Pesisir. 

Kedatangan perwakilan masyarakat di lima kecamatan tersebut disambut anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. Secara pribadi, Politikus PAN itu mendukung aspirasi masyarakat. “Mereka mengantar surat yang ditandatangani perwakilan lima kecamatan. Mereka sepakat ibukota Kutai Pesisir itu ada di Anggana,”kata Bahar. 

Lima kecamatan yang dimaksud yakni Kecamatan Anggana, Muara Jawa, Sangasanga, Samboja, dan Loa Janan.  “Kalau bukan Kecamatan Anggana yang dijadikan ibukota, maka mereka tidak mau bergabung di Kutai Pesisir. Aspirasi itu disepakati setelah dilakukan pertemuan para tokoh. Mereka sepakat Anggana dijadikan sebagai ibu kota,”sebut Bahar. 

Bahar menyebut perwakilan masyarakat yakin bahwa usulan tersebut telah mendapat dukungan luas. Terlebih terdapat lahan 100 hektare yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, tokoh masyarakat juga sedang berkomunikasi dengan pengelola lahan eks tambang di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana.

“Selain lahan 100 hektare itu, nanti akan ada tambahan lahan seluas 500 hektare. Rencananya lahan itu digunakan untuk perkantoran Ibukota Kutai Pesisir,” beber Bahar. 

Lanjut Bahar, Kecamatan Anggana, memiliki nilai strategis jika dijadikan ibukota Kutai Pesisir. Salah satunya kecamatan tersebut mempunyai wilayah seluas 1.798,80 meter persegi.

“Kalau dilihat dari segi wilayah, Anggana itu sangat strategis. Secara geografis, wilayah Anggana sangat luas dibangdingkan kecamatan lain. Apalagi lahan untuk ibu kota sudah tersedia,” terangnya.

Namun permasalahan yang bakal dihadapi yakni minimnya infrastruktur. Apabila pemerintah menjadikan Kecamatan Anggana sebagai Ibukota Kutai Pesisir, maka harus terlebih dulu membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kecamatan. 

“Mau tidak mau kabupaten baru ini nanti harus membangun jembatan panjang yang melintasi Sungai Mahakam. Kalau tidak, maka aksesnya akan susah,” saran Demmu. 

Namun secara umum, pembentukan CDOB Kutai Pesisir sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang akan didapatkan yakni terjadinya distribusi PNS. “Selama ini PNS banyak terkonsentrasi di Tenggarong. Kalau Kutai Pesisir terbentuk, tidak ada lagi penerimaan PNS baru. Disebar saja PNS yang sudah ada. Karena selama ini beban belanja rutin Kukar itu sangat tinggi,” katanya.

Selain itu, pemekaran wilayah akan menciptakan pemerataan pembangunan. Pasalnya, selama ini wilayah pesisir mendapatkan anggaran yang sangat minim. Padahal sumber pendapatan terbesar daerah dihasilkan dari lima kecamatan tersebut.

“Kalau sudah terbentuk Kutai Pesisir, maka kecamatan-kecamatan di sekitarnya akan mendapatkan efek positif. Perekonomian akan berkembang pesat di ibukota dan kecamatan terdekat,”pungkasnya. (sab)