SAMARINDA - Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail menyebut, kenaikan jumlah penduduk miskin di Kaltim, dipengaruhi adanya pendatang yang masuk ke Kaltim.  Ia mencontohkan di Samarinda, dari catatan sekitar 4,82 persen penduduk miskin, sebagian merupakan pendatang.

“Saya harap juga statistik bisa memilah mana yang miskin dari lokal dan mana yang dari pendatang, sehingga akan terlihat. Artinya bukan berarti kita menolak pendatang, tetapi harapannya Kaltim terutama Samarinda sebagai magnet bagi pendatang, mereka saat datang kesini untuk bisa mempertimbangkan skill dan keahlian,” ujar Nusyirwan usai menjadi pembicara pada Startup Festival di Kantor Bank Indonesia Kaltim Selasa (18/7) kemarin.

Ia tak menampik bahwa jika menilik angka real kemiskinan di Samarinda khususnya cukup besar, meskipun masih lebih kecil prosentasenya, jika dibanding dengan angka Kaltim.  Untuk itu, ia mengatakan pihaknya berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan, melalui beberapa program.  

Program yang edukatif, dan dukungan sosial yang bersifat produktif, dinilai dapat menjadi upaya yang efektif menekan angka kemiskinan.

“Misalnya program Beras Sejahtera (rastra) , dan Program Keluarga Harapan. (PKH)  Selain itu, jaminan pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan,” paparnya.

Ia menambahkan, penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi salah satu tolak ukur, bahwa selama ini pemerintah telah melakukan optimalisasi menekan angka kemiskinan. Menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, hingga menjaga agar iklim investasi tetap berjalan baik, dipercaya akan mampu menurukan angka kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim  Muhamad Nur menyebut, sektor pertambangan mempengaruhi tidak hanya karena PHK, kepada pekerja di sektor tersebut.  Namun lebih jauh, kata Nur, dampaknya juga akan kepada  sektor pendukung lain, seperti perhotelan, restoran dan lainya.

Ia membeber, program pemerintah yang sudah dilakukan selama ini seperti ,Rastra, dana desa, dan lainnya telah memberikan dampak positif, namun ia menilai hal tersebut belum terlalu optimal.

“Saran kami adalah pemerintah perlu memiliki program yang fokus, misalnya di pedesaan kita punya keunggulan kompetitifnya apa , nah itu yang di kembangkan dan fokus,” tukasnya.

Selanjutnya, BI kata dia sejatinya telah memberikan rekomendasi melalui pertemuan pusat daerah beberapa waktu lalu, untuk sektor yang disiapkan dalam rangka transformasi ekonomi diantaranya sektor hilir industri, perdagangan dan pariwisata.

“Kalau memang terjadi peningkatan (angka kemiskinan)  itu perlu menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Transformasi itu tidak hanya matang di konsep, tapi harus pada tindakan nyata.  Itu akan terlihat pada APBD nya,misal fokus ke pertanian maka APBD nya pasti akan fokus kepada belanja infrasturktur pertanian, kalau masih habis untuk belanja pegawai ya sama saja,” pungkasnya. (rs)