KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) resmi menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan ini pun disambut baik oleh pemerintah baik provinsi, kabupaten dan masyarakat.

Pemindahan IKN ini karena untuk mengurangi  beban Jakarta yang terlalu berat karena menyandang predikat pusat bisnis,  keuangan, pemerintahan dan pusat pemerintahan.

Pemindahan IKN diharapkan mengurangi beban Pulau Jawa yang berpenduduk 150 juta jiwa, atau 50 persen penduduk Indonesia.

Pembiayaan total kebutuhan untuk IKN ditaksir mencapai Rp 466 triliun atau 19 persen dari APBN dengan skema pengelolaan aset, dan sisanya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketua DPRD Kukar Sementara, Abdul Rasid menyambut baik keputusan tersebut dan meminta pemerintah daerah di Kaltim perlu bersinergi untuk menentukan arah pembangunan sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat khususnya Kukar. 

Politisi Golkar ini menyarankan Pemda menyikapi keputusan itu dengan positif dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jangan sampai pembangunan IKN jalan tapi masyarakat kita jadi penonton. Mereka harus dilibatkan, kalau tidak  maka akan tertinggal dengan SDM dari luar,” kata Rasid, Senin (26/8) kemarin.

Namun, kata dia, pemindahan IKN juga memberi pekerjaan tambahan bagi DPRD dan Pemkab Kukar, yakni mensinkronkan kebijakan pembangunan IKN di Kukar. 

“Salah satunya rencananya adalah menyambungkan jalan tol, itu harus dilanjutkan kembali. Itu salah satu PR (Pekerjaan Rumah, Red) yang harus dilanjutkan,” tegas Rasid yang juga ketua DPD Golkar Kukar ini.

Langkah yang akan dilakukan DPRD dalam waktu dekat adalah berkoordinasi dengan Bupati Kukar, Edi Damansyah, untuk melakukan kajian bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menyikapi dampak ke depan. 

“Harus dilakukan kajian bersama berkaitan dengan pembangunan,” pungkasnya. 

Penulis: */Sabri

Editor: M.Huldi