TANJUNG SELOR – Progres perubahan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan mulai berjalan. Saat ini, komunikasi intensif dengan pihak ketiga pun telah dilakukan. 

Dengan melihat progres yang telah berjalan, bupati Bulungan H Sudjati mengaku optimis, revisi Perda RTRW akan tuntas sesuai target. Yaitu pada tahun ini.

Bupati berharap, revisi RTRW bisa disegerakan, guna menunjang sejumlah program kegiatan yang sudah diagendakan. Baik oleh provinsi, pusat maupun Pemkab Kabupaten Bulungan sendiri. 

Setelah proses panjang, terkait bantuan keuangan oleh provini untuk revisi itu, akhirnya dipastikan Bulungan bakal mendapat bantuan sekitar Rp3 miliar. Jumlah tersebut berkurang Rp2 miliar dari jumlah awal yang rencananya akan diberikan pemerintah provinsi. 

Namun demikian saat ini tidak lagi terpaku pada jumlah bantuan. Bupati mengatakan, selain menyiapkan dokumen revisi, Pemkab Bulungan juga telah melakukan pembahasan internal Perda RTRW lama yanng akan direvisi. Selain juga membuka komunikasi dengan sejumlah pihak terkait termasuk pihak ketiga. 

“Revisi RTRW itu harus kita segerakan, mengingat sejumlah agenda program pembangunan juga sudah menunggu. Dan ini harus kita clearkan dulu, kita sedang memprosesnya,” ujar Bupati. 

Dirinya optimis, 2018 revisi RTRW tuntas. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan sejumlah kelengkapan administrasinya. “Nah, itu kita juga tinggal melanjutkan komunikasi dengan pihak terkait atau pihak ketiga, seperti pihak kaademisi dari universitas yang akan kita kerjasamakan. Dalam hal ini kita juga komunikasikan ke BIG (dan juga kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional),” jelasnya. 

Sebelumnya, bupati mengatakan, dimungkinkan Pemkab Bulungan bakal menggandeg Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai mitra dalam hal akademis. Karena dinilai sudah mengatahui sebagian besar substansi materi revisi RTRW itu. UGM juga, kata bupati, sudah turut mengawal penyusunan tata ruang sebelumnya. 

Agenda komunikasi ke pihak akademisi, dan ke kementerian terkait juga sudah diagendakan oleh Bappeda Bulungan bersama DPU-PR. Komunikasi yang dilakukan terutama untuk seberapa besar presentase perubahan RTRW diperbolehkan. 

Dalam revisi ini, Bappeda akan mengurusi dokumen RTRW, sementara DPU-PR untuk proses perubahan RDTR, khususnya wilayah Tanjung Selor. 

Pihaknya berharap, semua kegiatan yang sudah diagendakan dan ada di Bulungan bisa berjalan lancar. Baik realisasi maupun mulai dari administrasi dan kesiapan lainnya. “Adanya tim percepatan kita harap bisa bersinergi, kesiapan awal, keamanan, sosialisasi ke masyarakat khususnya kegiatan yang bakal bersinggungan dengan masyarakat, seperti untuk  KIPI PLTA, dan lain sebagainya,” pungkas bupati. (an)