KORANKALTIM.COM - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyayangkan pernyataan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi pengusiran terhadap Mahasiswa Papua di Malang. Dominggus mengatakan mestinya pernyataan seperti itu tidak perlu ada. Apalagi dikeluarkan langsung oleh pejabat pemerintah. 

"Ada statemen dari Pak Wakil Wali Kota Malang, yang mengatakan atau meminta mahasiswa Papua yang ada di sana pulang ke Papua. Itu sebenarnya tidak boleh terjadi, itu kan pejabat pemerintah," kata Dominggus saat dihubungi melalui telepon, Senin (19/8/2019) siang tadi.

Menurut Dominggus dengan adanya pernyataan soal pemulangan anak-anak Papua di Malang yang diungkapkan oleh Sofyan Edi, maka bukan tidak mungkin pihaknya juga melakukan hal serupa. Mengusir anak-anak Malang yang saat ini berada di Papua. 

"Bisa saja, saya bisa bilang, kalau begitu anak-anak Papua anak-anak saya yang kuliah di Malang disuruh pulang, anak-anak Malang yang ada di Papua Barat atau di Papua bisa pulang ke Malang. Tapi kan tidak boleh. Ini kan NKRI," sebut Dominggus.

Lebih baik kata Dominggus, pemerintah di Malang mengajak Gubernur Papua dan Papua Barat bersama Gubernur Jawa Timur untuk membicarakan hal-hal terkait mahasiswa Malang dan beberapa aktivitasnya alih-alih menyampaikan kata-kata di depan publik. Sehingga kata dia, jika diselesaikan melalui prosedur dengan melibatkan pemangku kepentingan, permasalahan pun bisa diselesaikan dengan bijak dan tak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.  "Bukan dengan membuat statemen. Harus mengusir anak Papua, itu tidak boleh terjadi," kata Dominggus dikutip dari CNNIndonesia.com. 

Lebih lanjut menurut Dominggus aksi massa yang berujung anarki hingga pembakaran Gedung DPRD di Manokwari ini disusupi oleh penyusup yang menyebabkan kekacauan. Sebab masyarakat Papua sendiri menggelar aksi tersebut dengan damai. 

Mereka menggelar demo hanya sebatas menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya.  "Jadi mereka membawa aspirasi, tapi ada pihak-pihak yang menggunakan demo damai ini untuk kepentingan mereka atau kelompok, sehingga kantor DPRD terbakar," tegasnya.

Hal ini juga kata dia terbukti dengan kantor DPRD yang sudah terbakar ketika para pedemo baru tiba di lokasi tersebut.  "Sebenarnya dari awal adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang tergabung ini dalam koridor damai sebenarnya. Mereka baru bergerak menuju DPRD, ternyata sudah terbakar," jelas Dominggus. 

Dominggus pun berharap aparat penegak hukum segera mengusut hal ini agar bisa diketahui siapa pelaku sebenarnya dan bisa diproses sesuai hukum.  "Jadi ini perlu penegak hukum melakukan pengusutan ini. Sehingga bisa ketahuan siapa pelakunya dan diproses hukum," pungkasnya. (*)