Jumat, 10/01/2020

IKN Bisa Rusak Lingkungan Kalau Abaikan Green City

Jumat, 10/01/2020

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kluster pemerintahan di calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku ( Foto: Kompascom)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

IKN Bisa Rusak Lingkungan Kalau Abaikan Green City

Jumat, 10/01/2020

logo

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kluster pemerintahan di calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku ( Foto: Kompascom)

KORANKALTIM.COM – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dipastikan memberikan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati di Pulau Kalimantan. Di sisi lain, pembangunan ibu kota baru merupakan kesempatan pemerintah untuk membuat kota dengan konsep green city.

Peneliti Biological Anthropology dari Universitas Oxford Brookes Inggris, Susan Cheyne bersikukuh dirinya tidak tahu apakah bisa menyetujui perpindahan kota atau tidak.  Ia mengatakan peneliti dan aktivis lingkungan hanya bisa mengawal pembangunan dengan mempertimbangkan sisi lingkungan. "Memang tidak dapat diragukan pembangunan kota baru memberikan dampak negatif ke keanekaragaman hayati," kata Susan di Kantor LIPI, Jakarta.

Peneliti dan aktivis lingkungan harus mengawal pembangunan ibu kota untuk mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Susan berharap pemerintah Indonesia harus bisa mengalokasikan anggaran untuk membangun kota dengan konsep green city. "Jadi berinvestasi ke kota bebas karbon dengan memerhatikan keanekaragaman hayati," ujarnya seperti diwartakan cnnindonesia.com.

Di sisi lain, Peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Gusti Zakaria Anshari mengatakan perpindahan ibu kota jangan sampai menarik relokasi penduduk. Hal ini untuk menghindari beban berlebihan yang akan diterima oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. "Kita belum tahu dampaknya. Tapi apakah malah mengundang banyak penduduk ke ibu kota baru," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengusulkan penambahan luas lahan ibu kota baru dari 180 ribu hektare menjadi 400 ribu hektare. Penambahan lahan ini diambil dari kawasan hutan dan lahan konservasi seperti Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Sebab, menurutnya dengan memasukkan kawasan hutan lindung itu sebagai wilayah ibu kota membuat hutan akan lebih terpelihara. Selain itu, ibu kota pun lebih sehat karena dikelilingi hutan. (*)

IKN Bisa Rusak Lingkungan Kalau Abaikan Green City

Jumat, 10/01/2020

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kluster pemerintahan di calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku ( Foto: Kompascom)

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.