SAMARINDA -  Aksi Damai Pilkada Bersih yang dilakukan Forum Dayak Bersatu (FDB), Aliansi Peduli Daerah (AFD), dan Forum Pemuda Pedulu Pilkada Kaltim, di simpang empat Mall Lembuswana, Kamis (3/1) kemarin, dihentikan pihak kepolisian.

Orasi yang berlangsung sekitar lima menit itu kemudian ditutup dengan  aksi melakukan cap darah di sepanduk putih yang berukuran 2 meter.

Di beberapa spanduk sepanduk tertulis “Masyarakat Dayak Melawan Segala Bentuk Persaingan Tidak Sehat Menjelang Pilgub Kaltim Terhadap Semua Calon Pemimpin yang akan Bertarung di Pilgub Kaltim 2018-2023”

"Kami aksi hanya menyampaikan aspirasi kepada khalayak umum bahwa proses menuju Pilgub Kaltim ini harus bersih dari segala macam intrik sehingga pilkada Kaltim ke depan adalah pilkada damai, jujur dan bermartabat," kata Vicktor Yuan, koordinator aksi.

Aksi yang rencananya juga akan menyasar ke kantor gubernur yang berada di Jl Gajah Mada tersebut ahirnya dibatalkan. “Karana ada permintaan dari pihak kepolisian tidak usah, makanya tidak jadi. Kita hanya ingin sama-sama mengakomodir apa kemauan kedua belah pihak," sebut Vicktor.

Meski aksi berlangsung singkat, namun Vicktor bersyukur masih mendapat izin untuk menyampaikan aspirasi oleh pihak kepolisian. “Memang negosiasi penting, tapi tidak menggugurkan niat kita untuk berdemo sebentar. Ada tiga orang yang orasi dan polisi minta dihentikan dan kita siap," ujarnya.

"Meski sebentar, namun pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat dan kepada pemerintah, kepolisian itu sudah tersampaikan lewat media, "tambahnya.

Perdinan Salfino, peserta aksi lainnya berpesan agar pilkada Kaltim harus bersih dari kriminalisasi. "Pilkada harus bersih," tandasya.

Sementara itu, Koordinator Forum Pemuda Pedulu Pilkada Kaltim, Sudirman mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim untuk berperan aktif mengawal serta mendorong keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan dan meminta kepada ASN beserta TNI dan Polri agar menjaga netralitas.

Dia juga meminta sikap bakal calon gubenur maupun wakil guburnur yang masih aktif pada jabatan ASN, TNI dan Polri agar mengundurkan diri dari jabatanya. (sab)