KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota Samarinda, M Ridwan Tassa kini menjadi sorotan. Pasalnya, statusnya kini masih sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan pejabat aktif di lingkungan Pemkot Samarinda yakni sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos).

Ada sejumlah aturan dan kode etik ASN yang disinyalir telah dilanggar. Di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, serta sejumlah surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN , Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri, Badan Kepagawaian Nasional (BKN), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam semua regulasi tersebut, secara tegas melarang setiap ASN untuk memberikan dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres.

Ridwan Tassa sendiri sebelumnya dikabarkan telah mendaftar di beberapa partai untuk ikut berlaga dalam kontestasi Pilkada Samarinda. Bahkan, sejumlah spanduk dan baliho sudah tersebar di sudut-sudut Kota Samarinda. 

Terkait hal itu, Bawaslu Samarinda mengaku telah menemui Ridwan Tassa untuk meminta klarifikasi terkait statusnya yang masih ASN. “Kami sudah menemui yang bersangkutan. Ini bukan saya langsung. Tapi ada divisi lain yakni dari divisi penindakan yang mendatangi. Karena ASN tidak boleh membuat baliho untuk citra dirinya atau mempromosikan orang lain,” ujar Komisioner Bawaslu Kota Samarinda, Muhaimin.

Setelah diklarifikasi Ridwan Tassa mengaku belum menentukan sikap untuk tetap maju dalam Pilkada di September mendatang. Bahkan, Ridwan juga mengaku tidak mengetahui soal aturan-aturan tersebut. “Pak Ridwan sendiri bilang dia belum tentu maju. Dia bahkan mengaku tidak tahu soal aturan-aturan seperti itu. Ya, Bawaslu tidak bisa menindak,” lanjut Muhaimin.

Bawaslu mengaku masih perlu mengumpulkan bukti-bukti untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. “Kita perlu bukti bukti. Kita harus melakukan investigasi apakah bukti-bukti itu ada ataukah tidak. Jangan sampai kita memanggil seseorang tanpa bukti-bukti yang kuat,” ujarnya.

Ridwan Tassa seharusnya memberikan ketegasan untuk status ASN-nya. Ridwan harus bisa memilih antara jabatan ataukah keseriusannya untuk maju pada Pilkada Samarinda. “Dia harus mundur dari ASN kalau memang mau maju,” pungkas Muhaimin. (*)

Penulis: */Romi

Editor: Aspian Nur