Sabtu, 16/09/2017

BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Menurun

Sabtu, 16/09/2017

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Menurun

Sabtu, 16/09/2017

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dia menjabarkan, IDI level nasional 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0 sampai 100.

“Angka IDI level nasional 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capainnya sebesar 78,82,” ujar Kecuk di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis  (14/9) lalu.

Menurutnya, meski sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori sedang.

“Tingkat capaian IDI ini diukur berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil atau civil liberty, hak-hak politik atau political rights, dan lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy,” papar Kecuk.

Dia menjabarkan, angka kebebasan sipil atau civil liberty menurun 3,85 poin, dari 80,30 menjadi 76,45. Begitu juga dengan hak-hak politik atau political rights yang turun 0,52 poin, dari 70,63 menjadi 70,11.

“Lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy turun 4,82 poin, dari 66,81 menjadi 62,05. Semua ini menjadikan IDI level nasional 2016 turun,” kata dia.

Tiga aspek tersebut, dijabarkan Kecuk, kembali terbagi menjadi 11 indikator. Dalam aspek kebebasan sipil atau civil liberty ada di dalamnya kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi.

“Aspek hak-hak politik atau political rights terbagi dua indikator yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan,” terangnya.

Sedangkan dalam lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy terbagi empat indikator yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, serta peradilan yang independen.

Dari aspek provinsi, Kecuk memaparkan, DKI Jakarta menempati tempat yang cukup rendah. Dari 34 provinsi, Ibu Kota berada di posisi 22.

“Terdapat dinamika yang cukup menonjol di beberapa provinsi jika membandingkan capaian IDI 2015-2016. Dari dua provinsi mengalami penurunan drastis hingga di atas 10 poin yaitu DKI Jakarta 14,47 dan Sumatera Barat 13,05,” ucapnya.(l6c)

BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Menurun

Sabtu, 16/09/2017

Berita Terkait


BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Menurun

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dia menjabarkan, IDI level nasional 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0 sampai 100.

“Angka IDI level nasional 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capainnya sebesar 78,82,” ujar Kecuk di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis  (14/9) lalu.

Menurutnya, meski sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori sedang.

“Tingkat capaian IDI ini diukur berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil atau civil liberty, hak-hak politik atau political rights, dan lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy,” papar Kecuk.

Dia menjabarkan, angka kebebasan sipil atau civil liberty menurun 3,85 poin, dari 80,30 menjadi 76,45. Begitu juga dengan hak-hak politik atau political rights yang turun 0,52 poin, dari 70,63 menjadi 70,11.

“Lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy turun 4,82 poin, dari 66,81 menjadi 62,05. Semua ini menjadikan IDI level nasional 2016 turun,” kata dia.

Tiga aspek tersebut, dijabarkan Kecuk, kembali terbagi menjadi 11 indikator. Dalam aspek kebebasan sipil atau civil liberty ada di dalamnya kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi.

“Aspek hak-hak politik atau political rights terbagi dua indikator yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan,” terangnya.

Sedangkan dalam lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy terbagi empat indikator yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, serta peradilan yang independen.

Dari aspek provinsi, Kecuk memaparkan, DKI Jakarta menempati tempat yang cukup rendah. Dari 34 provinsi, Ibu Kota berada di posisi 22.

“Terdapat dinamika yang cukup menonjol di beberapa provinsi jika membandingkan capaian IDI 2015-2016. Dari dua provinsi mengalami penurunan drastis hingga di atas 10 poin yaitu DKI Jakarta 14,47 dan Sumatera Barat 13,05,” ucapnya.(l6c)

 

Berita Terkait

KPU Balikpapan Sosialisasikan Persyaratan Calon Perseorangan, Ini Syaratnya

Bawaslu Mahulu Rekrut Lagi Anggota Ad Hoc untuk Pengawasan di Pilkada Serentak 2024

Terbuka untuk yang Memiliki Kapasitas dan Isi Tas, DPW PKS Kaltim Buka Pendaftaran Bacalon di Pilkada Serentak 2024

Dapat Dukungan dari Pondok Pesantren Hidayatullah Ummu Quro Balikpapan, Isran – Hadi Kian Yakin Maju di Pilkada 2024

Golkar Balikpapan Siap Jalin Komunikasi dengan Partai Lain Jelang Pilkada Serentak

Siapkan SDM Jelang Pilkada, KPU Paser Buka Pendaftaran PPK dan PPS

Belum Ada Instruksi dari Pusat, DPC Gerindra PPU Belum Buka Pendaftaran

KPU Kukar Resmi Buka Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

KPU Resmi Perpanjang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2024

Buka Pendaftaran Penjaringan Bacabup-Bacawabup untuk Pilkada 2024, DPD PAN Kutai Kartanegara Persilakan yang Berminat Mendaftar

Ingin Berkontribusi Bagi Daerah, Nidya Listiyono Ambil Formulir Pendaftaran Wali Kota Samarinda

KPU Kukar Persiapkan Perekrutan Anggota Badan Adhoc Jelang Pilkada, Diawali Sosialisasi Sebelum Buka Pendaftaran

Kabar Duka, Ketua Partai Demokrat Kutai Kartanegara Tutup Usia

Bawaslu Kaltim Putuskan PPK di 9 Kecamatan Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

Mengenal Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Kelahiran Kebun Sayur yang Kini Mengawal Demokrasi

Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Pastikan Prabowo-Gibran Unggul Telak, Saksi Paslon 01 dan 03 Tolak Tanda Tangan

Sudah Hitung Formulir C1, PAN Klaim Sudah Dapat Kursi ke-8 DPR RI di Dapil Kaltim

Dua Partai Bakal Rebutan Kursi Ketua DPRD di Kutai Timur

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.