JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah tudingan ada supremasi militer yang ingin mengambil alih supremasi sipil. Wiranto menilai hal ini tak mungkin terjadi di Indonesia.

“Negara kita negara demokrasi,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).

Wiranto bercerita, dirinya adalah salah satu tokoh yang menggodok reformasi di tubuh TNI. Saat itu dwifungsi ABRI masih diterapkan. Militer masih memiliki kewenangan dan kewajiban di wilayah politik.

Pada 1998, Wiranto yang menjabat sebagai panglima, menyatakan ABRI tak lagi masuk politik praktis. Alhasil, seluruh perwakilan ABRI di DPR ditarik.  “Tidak lagi mem-back up atau memperkuat partai politik mana pun, netral,” kata dia.

Keputusan itu diambil karena keinginan masyarakat atas sistem demokrasi di Indonesia. Ia pun menegaskan, pikiran yang menyebut TNI akan mengambil langkah politik hanya isapan jempol belaka.

“Kalau ada pikiran bahwa sekarang ABRI melakukan suatu langkah politik menguasai panggung politik yang sebenarnya merupakan pemerintahan sipil tidak benar, tidak akan ada,” jelas dia. (mtv)