JAKARTA – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan Komisi I dan Komisi III DPR menggelar rapat gabungan untuk membahas polemik pengadaan senjata. Hal tersebut penting mengingat pengadaan senjata menggunakan uang negara.

"Jadi ini hal yang sangat serius sampai Panglima TNI menyampaikan kegelisahan. Rakyat (juga) jadi resah," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Rakyat harus dibuat tenang. Menurut dia, persoalan senjata harus diluruskan. Juga jangan sampai mendegradasi Presiden lantaran para pembatunya terkesan tak akur. "Harus cepat diselesaikan."

Dia berharap Jokowi mampu menyelesaikan masalah koordinasi tersebut secara internal. Namun, bila polemik itu berlarut, parlemen segera memanggil pihak-pihak yang terlibat.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak peme-rintah segera bertindak. Dia juga mempersilakan Komisi I dan Komisi III menggelar rapat bersama untuk mengklarifikasi polemik tersebut. "Bisa saja rapat gabungan, tapi kalau mau rapat sendiri terlebih dahulu kemudian dikoordinasikan juga bisa," tutur dia. 

Politikus Partai Demokrat itu usul, Komisi I bisa terlebih dahulu melakukan rapat dengan Panglima TNI. Sementara di rapat yang berbeda, Komisi III dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Tapi kalau sekaligus dilaksanakan rapat gabungan itu bisa juga. Karena di dalam tata cara UU MD3, rapat gabungan itu dimungkinkan dan memang rapat gabungan itu dianjurkan," pungkas dia.

Polemik pembelian 5.000 pucuk senjata api ini mencuat dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat 22 September 2017. Gatot menyebut pembelian senjata ini sebagai ancaman keamanan lantaran dilakukan oleh lembaga non-militer.

Beberapa hari kemudian, pesanan ratusan senjata Brimob sampai di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang. Namun, senjata tak bisa keluar lantaran belum mendapat persetujuan dari BAIS TNI. Kejadian itu menambah polemik pembelian senjata. (mtv)