SAMARINDA – Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim, Muspandi meminta pemerintah untuk mengaji ulang proyek multiyears contract (MYC) yang ada di Kaltim. Bagi dia, yang perlu diproritaskan adalah kebutuhan yang sudah tertuang di  RPJMD.

“Rp 1,5 triliun untuk proyek MYC, itu harus dipertimbangkan dulu, dan perlu dikaji ulang,” kata Muspandi, Selasa (10/10).

Untuk MYC, kata dia, harus dilihat dulu mana yang proyek MYC yang berutang, untuk dibayarkan utang sesui dengan progres, hingga melihat progres kegiatan yang belum terlaksana. Bagi dia, jika kondisi keuangan tidak memungkinkan. Anggaran  Rp1,5 triliun bisa dialokasikan ke kegiatan yang sudah tertuang di RPJMD.

“Saya lebih setuju kalau MYC kita tarik dulu, jika memang kondisi  kita tidak bisa memenuhi untuk membiayai MYC. Dan jika Rp1,5 triliun dialokasikan di APBD murni 2018, paling tidak itu bisa kita tarik, Rp 800-900 miliar untuk kegiatan yang sudah tertuang di RPJMD, seperti 2 juta ekor sapi dan rumah layak huni,” sebut anggota Banggar ini.

Dikatakannya, 2 juta ekor sapi setiap tahun, dan rumah layak huni butuh perhatian. Sebab itu juga termasuk dalam visi misi gubernur yang perlu diperhatikan. “Karena program itu sudah tertuang di RPJMD, saya akan mengigatkan Beppeda, kegiatan itu bisa masuk di APBD 2018,” pintahnya.

Bagi dia, jika program tersebut tidak bisa 100 persen dikucurkan, untuk 2 juta ekor sapi dan rumah layak huni, setidaknya itu bisa masuk dalam progres di tahun 2018.

“Meski program tersebut tidak masuk 100 persen di RPJMD, namun yang pasti mendekati, dan wajana itu ada masuk lah,” tandasnya.

Di Kaltim, Muspandi mengambil contoh di dapil pemilihannya di Kabupaten PPU. Dikatakanya warga eks transmigrasi di wilayah itu sangat membutuhkan adanya rumah layak huni. Sebab, sejak 1982 warga eks transmigrasi di PPU hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil di sektor sawit.

“Khusus di PPU cukup besar rumah layak huni yang dibutuhkan, sebab kalau posisi rilnya saya lihat rumah mereka belum bisa dikatakan layak huni,” tutup politikus PAN ini. (sab)