BALIKPAPAN - Kementerian Agama sejak tiga tahun lalu telah melarang bank penyimpanan dana haji untuk menalangi dana calon jamaah.

Hal ini juga bagian dari upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Agama RI untuk mengatur nomor antre haji.

Kasi Pembinaan Haji Khusus dan Umroh Kemenag Kaltim, Jahran mengatakan kebijakan Kemenag RI sudah tak diperbolehkan lagi menggunakan jasa bank untuk talangan dana pendaftaran haji. Tujuannya mengurangi antrean pemberangkatan jamaah haji termasuk di Kaltim.

“Tidak boleh lagi ada talangan bank. Ini sudah berlaku tiga tahun lalu. Memang sebelumnya penyelenggara haji, Kemenag menggunakan jasa bank untuk dana antrean pemberangkatan haji,” jelasnya.

“Dulu calhaj membayar Rp5 juta ke bank, bank yang nanti menambahi untuk melunasi Rp25 juta itu untuk pendaftaran haji. Maka sekarang tak lagi begitu untuk mengurangi antrean,” jelasnya.

Menyinggung atrean haji di Kaltim menurut Jahran berdasarkan catatan Kanwil Kemenag Kaltim sudah ada 23 ribu anteran calon haji. Dari jumlah itu perlu waktu 23 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. “Di Kaltim antrean haji untuk Samarinda saja 23 tahun dari 20 ribu antrean,” sebutnya.

Namun masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dapat memanfaatkan keberadaan travel haji umroh plus. 

Lanjut Jahran karena penyelenggara trevel haji umroh juga diperkenankan untuk melaksanakan haji plus. “Syaratnya jasa trevel haji umroh itu sudah melaksanakan haji umroh minimal sudah berjalan tiga tahun. Kemudian diperpanjang SK-nya oleh Kemenag. Setelah diperpanjang setelah 3 tahun baru mereka mengajukan permohonan menjadi penyelenggara ibadah haji khusus,” tukasnya. (din)