SAMARINDA – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan kuasa hukum Setya Novanto, yaitu Firman Wijaya ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Selasa (6/2). 

Langkah tersebut mendapat dukungan DPD Demokrat seluruh Indonesia, tak ketinggalan DPD Demokrat Kaltim yang langsung menggelar konfrensi pers dan menyampaikan pernyataan dukungan terhadap ketua umum mereka. 

Sekretaris DPD Demokrat Kaltim, Edy Russani Edy membacakan petisi DPD Demokrat Kaltim, yang pada intinya mendukung seluruh langkah hukum yang diambil DPP Demokrat untuk melaporkan Firman Wijaya yang mereka sebut telah memfitnah SBY terkait penyebutan nama sang ketua umum di dalam kasus KTP-e. 

“Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum DPP Demokrat untuk melaporkan secara hukum perbuatan fitnah dan ujaran kebencian penasihat hukum Setya Novanto, yaitu Firman Wijaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” terangnya saat memberikan keterangan pers di Sekretariat DPD Demokrat Kaltim, Jl PM Noor, Perumahan Bumi Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, kemarin.  

Edy menyebutkan, pihaknya juga menyediakan 15 pengacara yang sudah siap diterbangkan ke Jakarta. “Kami sudah menyiapkan 15 lawyer. Kalau dibutuhkan, kita akan terbangkan ke Jakarta untuk mendampingi ketua umum,” cetus Edy. 

Salah satu penasihat hukum Partai Demokrat Kaltim, yakni Tumbur Ompu Sunggu mengaku siap jika diminta berangkat ke Jakarta.

Ia beranggapaan, seorang advokat memang “kebal” hukum jika menyampaikan sesuatu di persidangan, namun beda halnya ketika sudah di luar persidangan. “Apa yang terjadi pada persoalan hukum yang dilontarkan oleh Firman Wijaya selaku penasehat hukum Setya Novanto dengan dasar-dasar hukum yang tidak benar, fitnah atau ujaran kebencian yang disampaikan di khalayak ramai. Seharusnya seorang penasihet hukum tidak boleh berbicara di luar persidangan sepanjang dia membela perkara,” katanya. 

“Menurut UU Advokad, sebenarnya advokat itu kebal hukum kalau di dalam pembelaan, tapi kalau berbuatannya sudah dalam bukan pembelaan, itu pengacara yang demikian itu harus ditindak. Itu membuat suatu pelajaran yang tidak baik kepada pengacara lain,” tegasnya. 

Seorang penasihat hukum, beber Tumbur, bisa berucap apapun di persidangan demi kepentingan klien. “Tapi alau sudah di luar persidangan dia berbicara, merugikan pihak lain yang tidak ada fakta yang diajukan, maka perbuatan pengacara penasihat hukum itu harus diganjar hukum lebih besar lagi ,” pungkasnya. (dor)