SAMARINDA – Kaltim Summit III kembali digelar di Planery Convention Hall Sempaja, Jl KH Wahid Hasyim, Kamis (15/2). 

Agenda akbar ini selain dihadiri seluruh pejabat di Pemprov Kaltim juga oleh lembaga pemerhati pembangunan, lembaga swadaya masyarakat maupun  akademisi Perguruan Tinggi serta sejumlah pakar perencanaan dan komunikasi publik nasional.

“Sasaran Kaltim Summit adalah terbangunnya kesamaan persepsi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memformulasikan kebijakan.  Pencapaian visi Kaltim 2030 bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah semata, namun perlu mendapatkan dukungan dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat, akademisi dan swasta. Karenanya, pemangku kepentingan perlu duduk bersama dalam upaya sinkronisasi, koordinasi, konsultasi, dan negosiasi dalam wadah diskusi dan rapat kerja yang dikemas dalam forum Kaltim Summit III,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim yang baru dilantik sebagai Plt Walikota Samarinda Zairin Zain menegaskan, Kaltim Summit merupakan wadah tepat bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi bersama pemerintah. 

“Ada delapan isu yang dibahas dalam Kaltim Summit terkait tata kelola sumber daya alam, hilirisasi komoditas primer berbasis agroindustri dan mineral tambang serta pembahasan penting tentang infrastruktur dan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia (SDM), regulasi perijinan dan investasi terkait perlimpahan kewenangan. Termasuk pembahasan terhadap kemandirian fiskal serta kemandirian pangan dan energi, pengembangan pariwisata serta pengembangan nuklir dan technopark di Buluminung,” urai Zairin

Saat ini, ujarnya Kaltim telah memasuki tahap akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2013–2018. 

Secara kasat mata pembanguan yang telah  dilakukan terlihat belum optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Hal ini terjadi karena  pelaksanaan pembangunan daerah ini masih menghadapi banyak persoalan yang menghambat (bottleneck). Sehingga perlu dilakukan upaya untuk menemukenali persoalan dan menyusun langkah solutif untuk percepatan pembangunan,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjutnya, pembangunan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga menuntut peran serta aktif stakeholders (pemangku kepentingan) untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah, sinergi dan berkesinambungan. 

“Harapan yang besar pada Kaltim Summit ini dapat menghasilkan rencana aksi untuk optimalisasi pelaksanaan pembangunan. Terutamanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga target pembangunan Kaltim dapat tercapai dan terwujud,” tutup Zairin. (ms)