Kamis, 01/06/2017
WTP Kukar Lebih Spesial
Kamis, 01/06/2017
TERIMA WTP: Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat menerima capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kaltim
Berita Terkait
Berita Pilihan
WTP Kukar Lebih Spesial
Kamis, 01/06/2017
TERIMA WTP: Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat menerima capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kaltim
TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Salehuddin menilai capaian Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tahun 2016 terasa lebih spesial jika dibandingkan dengan empat WTP sebelumnya.
Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan sebelumnya tidak cukup menggembirakan sehingga beberapa kali pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi belanja serta cukup banyak kegiatan yang awal pelaksanaanya menjadi molor.
DPRD, kata Salehuddin, akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK itu sesuai Permendagri 13/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Beberapa langkah yang akan dilakukan yakni memastikan bahwa LHP BPK telah dikonfirmasi ke semua OPD dan mengawasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.
“Predikat WTP (unqualified opinion) 5 tahun berturut-turut bukan persoalan yang mudah untuk dicapai, dan kami berharap efek dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dapat berimplikasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada semua tingkatan birokrasi yang kemudian diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan PAD,” ungkap Salehuddin. (hei)
WTP Kukar Lebih Spesial
TERIMA WTP: Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat menerima capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kaltim
TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Salehuddin menilai capaian Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tahun 2016 terasa lebih spesial jika dibandingkan dengan empat WTP sebelumnya.
Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan sebelumnya tidak cukup menggembirakan sehingga beberapa kali pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi belanja serta cukup banyak kegiatan yang awal pelaksanaanya menjadi molor.
DPRD, kata Salehuddin, akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK itu sesuai Permendagri 13/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Beberapa langkah yang akan dilakukan yakni memastikan bahwa LHP BPK telah dikonfirmasi ke semua OPD dan mengawasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.
“Predikat WTP (unqualified opinion) 5 tahun berturut-turut bukan persoalan yang mudah untuk dicapai, dan kami berharap efek dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dapat berimplikasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada semua tingkatan birokrasi yang kemudian diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan PAD,” ungkap Salehuddin. (hei)
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.