TENGGARONG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan jaminan bebas dari tindak pidana korupsi.

“WTP yang didapat oleh daerah-daerah bukan jaminan tidak terjadi praktik korupsi. Yang penting komitmen dan konsisten terhadap pencegahan korupsi. Kukar sudah mempelopori upaya pencegahan korupsi, ini yang kami apresiasi atas kepemimpinan Bupati Rita,” kata Kedeputian Pencegahan KPK, Anto Ikayadi saat workshop tunas integritas yang dihadiri pimpinan OPD Pemkab Kukar, Senin (14/8) di Grand Fatma Hotel. 

Menurut Anto Ikayadi, praktik korupsi bisa saja dihapus,  akan tetapi kolusi dan nepotisme sulit dihilangkan. Karena itu, pimpinan harus mengedepankan hati nurani demi kepentingan rakyat. Pemimpin, kata dia, harus fokus dan konsisten. 

“Sistem yang sudah dibangun Ibu Rita (Bupati Kukar, Red) sudah cukup bagus, tapi dibutuhkan komitmen dan konsisten untuk menjalankanya. Kalau Bupati Rita sudah konsisten, buktinya Bupati Rita datang sendiri ke KPK minta dilaksanakan workshop,” ungkapnya. 

Bupati Kukar Rita Widyasari mengatakan, workshop itu merupakan lanjutan setelah ia dan beberapa kepala daerah se-Kaltim mengikuti workshop tunas integritas di Balikpapan. 

Menurut Rita, korupsi disebabkan selain dari pengaruh lingkungan, bisa juga disebabkan tidak terlatihnya otak kiri, yang tidak terbiasa mengetahui mana baik dan buruk. Bupati, kata Rita, betugas mengambil kebijakan, sedangkan pelaksanaan ada di OPD. 

“Nantinya akan ada workshop integritas lanjutan tingkat nasional di Papua, dan saya akan mengikuti kegiatan tersebut. Keinginan saya workshop sampai pada tingkat kecamatan, akan tetapi saran dari KPK sampai tingkat pengambil keputusan di OPD saja,” jelasnya. (ran)