JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta menunjukkan sikap tegasnya terkait komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto menilai, pernyataan Jokowi tak akan membiarkan pelemahan KPK perlu diperkuat dengan tindakan.

“Kalau statement (sudah) clear, tapi action itu yang tidak ada,” kata Toto saat dihubungi, Rabu (13/9).

Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebanyak 76,9 persen responden melihat pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

Toto memprediksi, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi bisa saja menjadi turun. Hal itu didasari adanya sejumlah “serangan” terhadap KPK yang datang dari pembantu presiden sendiri. Misalnya, Jaksa Agung M Prasetyo yang ingin fungsi penuntutan kasus korupsi dikembalikan ke Kejaksaan.

Dengan kata lain. Jaksa Agung ingin tidak ada lagi penuntutan di KPK.

Usai Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut, belum ada tanggapan dari Presiden. Hal itu, kata Toto, memperlihatkan Presiden tak melakukan apa-apa.

“Presiden barangkali merasa cukup dengan statement, tapi tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk mendukung penguatan KPK,” tutur Pengamat Politik dari Universitas Paramadina itu.

Ia menambahkan, Presiden harus mengingatkan para bawahannya, seperti Jaksa Agung dan Kapolri. Setidaknya agar dua pimpinan institusi penegak hukum tersebut tak ikut-ikutkan memberikan komentar yang bernada pelemahan terhadap KPK. Termasuk kepada partai pendukung pemerintah. Menurut dia, ironis saat wacana pembekuan KPK justru datang dari kader salah satu partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan.

“Itu harus diingatkan. Kalau Jokowi tidak melakukan langkah-langkah nyata yang dilihat oleh rakyat, maka penurunan bisa terjadi terhadap pemerintahan Jokowi,” ucap dia. (kc)