Senin, 12/02/2018

Satgas Politik Uang, Polisi Diminta Bekerja Obyektif

Senin, 12/02/2018

Ilustrasi

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Satgas Politik Uang, Polisi Diminta Bekerja Obyektif

Senin, 12/02/2018

logo

Ilustrasi

SAMARINDA - Menjelang Pemilihan Gubernur Kaltim, Juni 2018, Kepolisin sudah membentuk Satuan Petugas Satgas Money Politic atau politik uang. Polda Kaltim sudah melatih 150 personel Kepolisian Kaltim-Kaltara yang tergabung dalam satgas tersebut.

Tugas mereka adalah meminimalisir terjadinya praktek politik uang selama pesta demokrasi berlangsung. Hadirnya Satgas Politik Uang ini sempat menimbulkan kontroversi, lantaran sebagai ‘pengadil’ Pilgub Kaltim sudah dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dibantuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ditingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat kelurahan. Dikhawatirkan hadirnya Satgas Politik Uang justru menimbulkan tumpang tindih tugas.

Sebagai ‘pengadilan’ pilgub, sudah ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang didalamnya terdapat unsur polisi, Bawaslu dan jaksa.

Belum lagi, salah satu kandidat di Kaltim adalah seorang jenderal bintang dua. Kekhawatiran muncul tatkalan menjalankan tugas di lapangan.

Menyikapi hal ini salah satu kandidat yang bakal maju sebagai Wakil Gubernur Nusyirwan Ismail menyebut hal ini sebagai langkah pengamanan yang baik. Menurut dia, pengamanan berlapis akan mempersempit ruang gerak bagi pelaku praktek yang bisa mencederai demokrasi.

“Sebenarnya itu (Satgas Money Politic) bagus saja. Artinya sebagai upaya untuk mengamankan proses pengamanan dari kecurangan pilkada,” kata Nusyirwan yang masih aktif sebagai Wakil Wali Kota Samarinda ini.

Menurut dia, Kaltim saat ini masuk 12 provinsi rawan penyebaran berita bohong atau hoaks serta ujaran kebencian pilkada. Meski begitu, dibalik keberadaan Satgas yang berlatar belakang dari kepolisian, nyatanya salah satu rivalnya justru berasal dari kalangan kepolisian yaitu Irjen Pol Safaruddin. 

“Ya semoga saja Satgas politik uang bisa bekerja secara adil di lapangan, sehingga cermin keteladanan aparat penegak menjadi agen perubahan ke arah pilkada sehat,” jelas politisi Nasdem ini.

Sebab menurutnya, apapun yang bersinggungan dengan upaya pengamanan pilkada harus dilakukan secara jujur dan transparan. “Sebab itu, dengan adanya Satgas politik ini juga diharapkan mampu mencegah segala tindakan yang dapat merusak moral bangsa. Hal ini sejala dengan upaya dalam revolusi mental yang pernah di sampaikan oleh presiden kita (Joko Widodo). Tentu kita semua berharap Pilkada Kaltim ini bisa berjalan dengan tertib dan tetap kondusif,” demikian Nusyirwan. (ms) 

Satgas Politik Uang, Polisi Diminta Bekerja Obyektif

Senin, 12/02/2018

Ilustrasi

Berita Terkait


Satgas Politik Uang, Polisi Diminta Bekerja Obyektif

Ilustrasi

SAMARINDA - Menjelang Pemilihan Gubernur Kaltim, Juni 2018, Kepolisin sudah membentuk Satuan Petugas Satgas Money Politic atau politik uang. Polda Kaltim sudah melatih 150 personel Kepolisian Kaltim-Kaltara yang tergabung dalam satgas tersebut.

Tugas mereka adalah meminimalisir terjadinya praktek politik uang selama pesta demokrasi berlangsung. Hadirnya Satgas Politik Uang ini sempat menimbulkan kontroversi, lantaran sebagai ‘pengadil’ Pilgub Kaltim sudah dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dibantuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ditingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat kelurahan. Dikhawatirkan hadirnya Satgas Politik Uang justru menimbulkan tumpang tindih tugas.

Sebagai ‘pengadilan’ pilgub, sudah ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang didalamnya terdapat unsur polisi, Bawaslu dan jaksa.

Belum lagi, salah satu kandidat di Kaltim adalah seorang jenderal bintang dua. Kekhawatiran muncul tatkalan menjalankan tugas di lapangan.

Menyikapi hal ini salah satu kandidat yang bakal maju sebagai Wakil Gubernur Nusyirwan Ismail menyebut hal ini sebagai langkah pengamanan yang baik. Menurut dia, pengamanan berlapis akan mempersempit ruang gerak bagi pelaku praktek yang bisa mencederai demokrasi.

“Sebenarnya itu (Satgas Money Politic) bagus saja. Artinya sebagai upaya untuk mengamankan proses pengamanan dari kecurangan pilkada,” kata Nusyirwan yang masih aktif sebagai Wakil Wali Kota Samarinda ini.

Menurut dia, Kaltim saat ini masuk 12 provinsi rawan penyebaran berita bohong atau hoaks serta ujaran kebencian pilkada. Meski begitu, dibalik keberadaan Satgas yang berlatar belakang dari kepolisian, nyatanya salah satu rivalnya justru berasal dari kalangan kepolisian yaitu Irjen Pol Safaruddin. 

“Ya semoga saja Satgas politik uang bisa bekerja secara adil di lapangan, sehingga cermin keteladanan aparat penegak menjadi agen perubahan ke arah pilkada sehat,” jelas politisi Nasdem ini.

Sebab menurutnya, apapun yang bersinggungan dengan upaya pengamanan pilkada harus dilakukan secara jujur dan transparan. “Sebab itu, dengan adanya Satgas politik ini juga diharapkan mampu mencegah segala tindakan yang dapat merusak moral bangsa. Hal ini sejala dengan upaya dalam revolusi mental yang pernah di sampaikan oleh presiden kita (Joko Widodo). Tentu kita semua berharap Pilkada Kaltim ini bisa berjalan dengan tertib dan tetap kondusif,” demikian Nusyirwan. (ms) 

 

Berita Terkait

Terbuka untuk yang Memiliki Kapasitas dan Isi Tas, DPW PKS Kaltim Buka Pendaftaran Bacalon di Pilkada Serentak 2024

Dapat Dukungan dari Pondok Pesantren Hidayatullah Ummu Quro Balikpapan, Isran – Hadi Kian Yakin Maju di Pilkada 2024

Golkar Balikpapan Siap Jalin Komunikasi dengan Partai Lain Jelang Pilkada Serentak

Siapkan SDM Jelang Pilkada, KPU Paser Buka Pendaftaran PPK dan PPS

Belum Ada Instruksi dari Pusat, DPC Gerindra PPU Belum Buka Pendaftaran

KPU Kukar Resmi Buka Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

KPU Resmi Perpanjang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2024

Buka Pendaftaran Penjaringan Bacabup-Bacawabup untuk Pilkada 2024, DPD PAN Kutai Kartanegara Persilakan yang Berminat Mendaftar

Ingin Berkontribusi Bagi Daerah, Nidya Listiyono Ambil Formulir Pendaftaran Wali Kota Samarinda

KPU Kukar Persiapkan Perekrutan Anggota Badan Adhoc Jelang Pilkada, Diawali Sosialisasi Sebelum Buka Pendaftaran

Kabar Duka, Ketua Partai Demokrat Kutai Kartanegara Tutup Usia

Bawaslu Kaltim Putuskan PPK di 9 Kecamatan Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

Mengenal Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Kelahiran Kebun Sayur yang Kini Mengawal Demokrasi

Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Pastikan Prabowo-Gibran Unggul Telak, Saksi Paslon 01 dan 03 Tolak Tanda Tangan

Sudah Hitung Formulir C1, PAN Klaim Sudah Dapat Kursi ke-8 DPR RI di Dapil Kaltim

Dua Partai Bakal Rebutan Kursi Ketua DPRD di Kutai Timur

Prediksi DPC Gerindra Kukar, Raih Tujuh Kursi di Pileg Tahun 2024

Kempo Kaltim Waspadai NTT di PON XXI/2024

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.