SEMARANG - Isu seputar komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali muncul belakangan ini disebut telah ditunggangi sejumlah kelompok demi kepentingan politik dan kekuasaan. Isu tersebut diprediksi semakin marak jelang pilpres 2019.

Pendapat itu dikemukakan Komandan Densus 99 Asmaul Husna GP Ansor, Mohamad Nuruzzaman dalam diskusi bertema Menjaga Indonesia di Semarang, Sabtu (23/9). 

Nuruzzaman tak menunjuk pihak yang menunggangi isu komunisme, namun dia meyakini kepentingan politik di balik isu PKI terkait erat dengan kontestasi Pilpres..

“Lihat saja nanti 2018, pasti isu PKI ini jadi lebih parah jelang Pilpres. PKI itu isu yang seksi diplintir, komunis itu identik antiagama jadi mudah dimakan dan diolah sejumlah kelompok yang mengatasnamakan agama untuk tujuan politis”, ujar Nuruzzaman. 

Nuruzzaman juga menganggap isu PKI yang berkembang saat ini sudah terlalu berlebihan. Menurut dia, kebangkitan komunisme dan PKI tidak realistis mengingat PKI telah lama dibubarkan dan ideologinya telah dilarang.

“Di kalangan Nahdhlatul Ulama, PKI sudah habis. Kalau sekarang dikatakan ada ancaman, ancaman yang mana”, tuturnya.

Senada dengan Nuruzzaman, budayawan asal Semarang Prie GS mendorong masyarakat untuk berpikir cerdas menyikapi isu kebangkitan PKI. Kalaupun ada perdebatan, Prie mengajak masyarakat menghadapinya secara dewasa. 

“Persoalannya bukan polemik atau kontroversi, tapi kita ini siap atau tidak diajak kontroversi ini. Siap dalam mempertahankan kebudayaan ini”, ujar Prie GS.

Isu PKI kembali marak setelah sejumlah pihak, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyerukan prajuritnya untuk menggelar acara nonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. 

Film itu sempat dihentikan penayangannya pada awal masa reformasi, 1998 silam, menyusul keberatan sejumlah pihak atas sejumlah peristiwa yang direkonstruksi dalam film garapan Arifin C. Noer itu.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyarankan agar dibuat film G30S/PKI versi baru agar lebih diterima generasi milenia. Prie menilai usulan Presiden itu sebagai hal yang wajar dan bagian dari tawar menawar dalam menafsirkan sejarah 1965. (cni)