Senin, 29/10/2018
Senin, 29/10/2018
Sapto Setyo Pramono
Senin, 29/10/2018
Sapto Setyo Pramono
Pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dituntut mampu
menggali berbagai potensi sumber ekonomi baru salah satunya perkebunan kelapa
sawit. Sejauh ini banyak ruang yang seharusnya menjadi pemasukan justru seolah
dibiarkan hilang. Sudah saatnya menagih potensi rupiah di sektor yang menjadi
primadona untuk sektor perkebunan tersebut.
Hal tersebut diutarakan Anggota Komisi III, Sapto Setyo
Pramono saat interupsi pada rapat paripurna DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Kaltim saat ini memiliki 78 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS)
yang tersebar di sejumlah kabupaten.
Seluruh pabrik tersebut telah beroperasi dengan kapasitas
secara keseluruhan 4.355 ton tandan buah segar (TBS) per jam. “Rata-rata 3,600
juta ton per tahun TBS yang dihasilkan,” tutur Sapto.
Ia menambahkan, dari jumlah TBS yang dihasilkan seluruh
pabrik tidak ada serupiahpun kontribusinya kepada Provinsi Kaltim. Parahnya,
kondisi ini sudah berlangsung sejak lama.
Tidak hanya itu, jalur angkut mereka masih menggunakan jalan
umum termasuk jalan berstatus milik provinsi. Dengan beban muatan yang cukup
besar, kendaraan pengangkut sawit disebut memiliki andil besar terhadap
sejumlah kerusakan jalan.
“Sudah beberapa kali disampaikan dalam beberapa kesempatan,
akan tetapi sayangnya aspirasi ini tidak kunjung diakomodir oleh pemerintah
provinsi. Oleh karena itu dengan kepala daerah yang baru diharapkan mampu
memberikan solusi,” ucap Sapto.
Sebab itu, pihaknya meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan
kajian terhadap persoalan ini termasuk mencari celah dari sisi aturan agar
Kaltim tidak lagi dirugikan. “Biar Rp20 atau Rp30 akan tetapi apabila dikalikan
jutaan ton juga memiliki nilai yang menjanjikan,” jelasnya. (adv/*2)
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.