KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Prihatin, itulah yang diperlihatkan  Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati terkait  kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 12 Samarinda karena akses menuju ke lokasi sekolah melewati jalan sempit.

Hal tersebut disampaikan politisi asal Demokrat itu ketika meninjau sekolah yang bertempat di Jalan Ekonomi, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kamis (6/2/2020) kemarin.

Menurutnya, terdapat segudang persoalan yang harus segera mendapat perhatian pihak terkait. Ia mencontohkan, akses jalan sempit dan terjal itu berada di belangkan bangunan SMPN 28. Kendati hanya sementara karena jalan utama masih pada tahap penyelesaian tetap dinilai membahayakan siswa dan guru.

"Akses jalan utama sedang dilakukan pengecoran secara bertahap tetapi kondisinya curam dan kurang lebih berbahayanya ketika dilewati terlebih ketika hujan. Corannya perlu ditinggikan sehingga tidak terlalu curam," sebut Puji.

Selain jalan, persoalan ruang guru dan mebeler juga perlu mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, dari total 530 siswa/siswi kursi dan meja hanya tersedia 108 buah. Walaupun diterpakan kebijakan sistem belajar dua shift tetap saja ada yang belajar tidak mendapatkan fasilitas meja dan kursi.

Memiliki bangunan baru yang terdapat sembilan ruang kelas, sedangkan ruang adminsitrasi dan tata usaha, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah hingga ruang laboratorium serta lapangan olahraga atau upacara belum ada.

Mengatasi persoalan tersebut seharusnya  perusahaan yang ada di sekitar sekolah memberikan kontribusi, membantu dunia pendidikan khususnya diwilayah sekitar kegiatan mereka. "Samping sekolah ada pabrik yang mengeluarkan asap hitam hampir sepanjang hari. Ini kan perlu diteliti juga bagaimana kesehatan para siswa dan guru. Perusahaan berkewajiban membantu melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility)," sebutnya.

CSR bisa dilakukan program penyelesaian seperti mebeler, jalan hingga persoalan pembangunan drainase karena jangan sampai kedepan justru sekolah mendapatkan permasalahan baru yakni banjir. "Komisi IV juga akan membantu memperjuangkan agar mendapatkan alokasi anggaran di APBD Kaltim. Oleh sebab itu sinergitas antara program pemerintah dan CSR dinilai efektif dalam menyelesaikan persoalan tersebut," papar Puji. (adv/*2)

Editor: Aspian Nur