KORANKALTIM.COM, TENGGARONG -Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi PKB Siswo Cahyono, memberikan apresiasi terkait langkah Pemkab dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19.

“Sebenarnya perlu kita ketahui dalam penanganan Covid-19 ini, itu kan ada anggaran dari APBN ada anggaran provinsi ada anggaran Kabupaten. Waktu itu kami pimpinan DPRD telah mengadakan rakor video conference yang menjelaskan bahwa di pusat itu sudah dijelaskan ada rincian-rincian termasuk salah satunya pemberian bantuan tunai,” kata Siswo kepada korankaltim.com, Selasa (28/4/2020). 

Siswo mengungkapkan, bantuan paket sembako sudah tepat, namun lebih optimal lagi jika ada bantuan langsung tunai bagi para warga. “Ketika Pemkab ini misalnya memberikan bantuan sembako seperti yang sudah disampaikan, namun warga tidak bisa memasaknya, ada sarden ada mie ada beras karena gasnya tidak ada, nah uangnya ini tentu disupport dari bantuan tunai uang secara langsung,” ungkapnya.

Usulan adanya Bantuan Sosial (Bansos) menurut Siswo hal ini relevan saja dilakukan dalam kondisi seperti ini. “Apakah bisa kita memberikan bantuan sosial, sebenarnya sangat bisa di tengah kondisi ini, namun tentunya kita tidak mengharapkan situasi seperti ini terus berkepanjangan. Saya ungkapkan disini, keinginan para pedagang ini hanya ingin mandiri dan ingin mendapatkan penghasilan sendiri dan diperbolehkan berdagang, tapi seperti kita ketahui situasi seperti ini tidak memungkinkan itu karena ada maklumat dari Kapolri melarang aktivitas yang mengundang massa atau kerumunan,” paparnya.

Siswo menegaskan solusi yang harus dilakukan segera oleh Pemkab yakni dengan tetap memberikan bantuan paket sembako namun juga harus ada dana penunjang. “Kita berharap dana Rp129 miliar sekian itu bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 ini agar betul-betul bisa dirasakan secara maksimal khususnya di Kutai Kartanegara, kami siap mendukung penuh,” tegasnya.

Kembali dipertegas Siswo, Bupati diharapkan bisa bersurat ke pihak perbankan dan leasing-leasing agar tidak hanya menangguhkan angsuran pokoknya saja, namun juga bunga-nya. “Sejauh ini banyak warga kita masih keberatan karena pihak bank dan leasing hanya menangguhkan iuran pokok-nya sementara bunga angsuran-nya tetap berjalan, kasihan masyarakat kita, Bupati harus bersurat ke pihak Bank dan leasing-leasing terkait hal ini,” pungkas Siswo. (adv)

Penulis: Muhammad Heriansyah

Editor: Desman Minang