KORANKALTIM.COM, TENGGARONG -Komisi III DPRD Kukar berkomitmen mendukung kelanjutan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu. 

Bentuk dukungan ini ditunjukkan Ketua Komisi III DPRD Kukar, M Andi Faisal yang turut mendampingi jajaran Polda belum lama ini ke lokasi SPN.

“Komisi III pada prinsipnya siap mendukung kelanjutan pembangunan SPN, kita targetkan tahun depan sudah berfungsi, ini bentuk komitmen kita mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sektor perekonomian Kukar,” kata Faisal kepada korankaltim.com, Kamis (4/6/2020).

Ical sapaan akrabnya mengungkapkan, komitmen DPRD mendukung pembangunan SPN ini tidak main-main. “Kami siap mendukung baik secara fungsi anggaran ataupun pengawasan, kita juga sudah tegaskan ke pihak kontraktor agar bekerja sesuai spek dan peruntukan yang tepat,” ungkapnya.

Politisi Golkar ini menjelaskan, pembangunan SPN ini telah dimulai pada tahun 2017 lalu. Alokasi anggaran melalui APBD Kukar tahap I sebesar Rp 15 miliar untuk  pematangan lahan seluas 30 hektare.

Kemudian pada tahap II melalui APBD-Perubahan Rp 10 Miliar dengan pengerjaan pembuatan badan jalan utama/jalan lingkar dengan konstruksi beton, turap pasangan batu gunung dengan panjang 1,246 meter. 

Memasuki tahun 2018 atau tahap III, Pemkab Kukar kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp 84 Miliar untuk pembangunan lapangan upacara dan helipad, gedung utama, perpustakaan, kelas besar, dojo/karate, laboratorium komputer masing-masing 1 unit. Tahap IV melalui APBD-Perubahan diangagrkan Rp 32, 6 Miliar untuk pembangunan gedung barak pembentukan (2 cluster = 6 gedung) + penyambungan daya listrik 865 VA dan pengadaan genset. Dilanjutkan dengan tahap V pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp 30 miliar untuk kelanjutan penyelesaian sarana dan prasarana SPN dan pengadaan mebeler, dengan total anggaran yang dikucurkan pemkab Kukar Rp 171,6 miliar lebih.

“Kami berharap dan inginnya target tahun 2021 itu sudah bisa berfungsi maksimal, oleh karena itu kami tegaskan untuk mendukung hal ini perlu keterlibatan pihak terkait seperti kebutuhan air bersih, jaringan telekomunikasi dan kebutuhan dasar lainnya,” tegasnya.

“Selain itu kami tekankan kembali, karena ini SPN Kaltim ya, tentunya sharing anggaran dari kabupaten/kota lainnya dan Pemprov juga harus bisa dikucurkan untuk SPN yang nantinya jadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Bumi Etam Kaltim ini, jangan di bebankan di Kukar saja,” pungkas Ical. (Adv)

Penulis: Muhammad Heriansyah 

Editor: M.Huldi