Selasa, 08/01/2019

Tagih Pencairan ADD Sejak 2017, Kades se-Kutim Ancam Mogok

Selasa, 08/01/2019

MENUNTUT : Kades se-Kutim hadir dalam kegiatan coffee morning Pemkab guna meminta pencairan ADD sejak 2017 yang belum dicairkan. ( Yuli / korankaltim)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Tagih Pencairan ADD Sejak 2017, Kades se-Kutim Ancam Mogok

Selasa, 08/01/2019

logo

MENUNTUT : Kades se-Kutim hadir dalam kegiatan coffee morning Pemkab guna meminta pencairan ADD sejak 2017 yang belum dicairkan. ( Yuli / korankaltim)

SANGATTA – Kegiatan coffee morning Pemkab Kutim yang biasa dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari Senin, tampak berbeda kemarin. Biasanya, pesertanya adalah para kepala OPD.

Namun, kali ini seluruh Kepala Desa (Kades) dari 18 Kecamatan se-Kutim.  turut hadir. Mereka datang membawa aspirasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim segera mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD).

Akibat ADD tak dicairkan, sudah ada beberapa kantor desa yang menghentikan pelayanannya kepada masyarakat. 

Di hadapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kutim, mereka mengancam akan mogok pelayanan sejak hari ini, Selasa (8/1/2019) sampai ada pencairan kurang salur ADD tahap ke II Tahun anggaran 2017 dan kurang salur ADD 30% tahun 2018.

Bahkan, para Kades menuntut peningkatan tunjangan kinerja aparat desa dan lembaga desa tahun anggaran 2019. Soal tuntutana ini, mereka meminta tanggapan resmi dan tertulis dari Bupati dan Wakil Bupati Kutim selambat-lambatnya Kamis (10/1/2019) dan disampaikan ke masing-masing desa.

Bupati Ismunandar pada kesempatannya mengajak kepada seluruh kepala desa agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar hukum seperti menghentikan pelayanan sebagai aparatur desa serta tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat.

“Mari kita lakukan diskusi bersama-sama untuk mencari solusi bersama dan menyimak persoalan-persoalan yang ada untuk berdiskusi agar tercapai kesepakatan, terkait mekanisme penganggaran ada yang namanya DPA. DPA sedang kita bahas, jika sampai besok camat belum selesai DPA bagaimana kita ingin bayar,” tegasnya.

Sebagai pemangku kebijakan, Ismu mengaku berusaha mengajak berunding para Kades dan menjelaskan kendala pencairan ADD tersebut. Ini karena kondisi kas daerah sedang kosong. 

Rupanya, alasan tersebut tidak diterima oleh para Kades lantaran sudah tiga tahun berturut - turut ADD belum terbayarkan. Sebagaian dari Kades ada yang geram dan meninggalkan ruangan. Para Kades pun menolak saat hendak diwawancarai wartawan.

Ismu mengatakan pihaknya akan kembali memanggil kades yang walk out. Dia juga menjanjikan pencairan ADD pada pertengahan bulan depan. “Kita minta tidak ada yang menyetop pelayanan. Kita usahakan ADD akan dibayarkan secepatnya, sementara camat diminta untuk menyelesaikan DPA terlebih dahulu,”tutupnya. (yul)

Tagih Pencairan ADD Sejak 2017, Kades se-Kutim Ancam Mogok

Selasa, 08/01/2019

MENUNTUT : Kades se-Kutim hadir dalam kegiatan coffee morning Pemkab guna meminta pencairan ADD sejak 2017 yang belum dicairkan. ( Yuli / korankaltim)

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.