KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Samarinda (APBS) Eko Priyatno mengaku, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan Kementerian ESDM membuat pengusaha kesulitan. 

Sebelumnya saja sudah menyulitkan dan ketika sanksi pembatasan produksi akibat kuota 25 persen konsumsi domestik tak terpenuhi diterapkan semakin membuat sulit pengusaha. "Sudah susah-susah  mau bangkit diberi DMO lagi, jadi ya harapan kami bisa  seperti dulu saja, bisa mengalir," kata Eko kepada korankaltim.com Kamis (14/03/2019) siang tadi.

Pemenuhan kebutuhan domestik batubara untuk memenuhi pasokan kelistrikan adalah hal mutlak, namun setiap lahan konsesi tidak bisa dipatok, hasil produksinya sama. Diketahui, kebutuhan batubara untuk PLN adalah batu dengan kalori rendah berkisar 4.000 sampai 4.500. Kadang bisa ditemukan konsesi dengan batu prosesntase 80 persen kalori tinggi atau high grade, atau bahkan sebaliknya.  "Artinya kualitasnya itu tidak bisa ditebak. Terus kalau yang kalori tinggi dipaksakan untuk DMO, kan kasihan.  Selain karena biaya produksi yang   tinggi. Harga beli untuk DMO juga cenderung rendah," paparnya.

Apalagi, saat ini kata Eko bisnis emas hitam baru dalam tahap mencoba kembali ke titik normal baik secara penjualan maupun produksi.  "Sekarang mau jual 1 tongkang saja sudah bagus bisa jual," ungkapnya. [*]

Penulis : Rusdi 

Editor: Aspian Nur