KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pemerintah secara konsisten mengantisipasi paham radikalisme di Indonesia. Langkah itu juga diberlakukan bagi masyarakat yang hendak mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 di beberapa daerah, yang  pendaftarannya dibuka semenjak 11 November lalu lewat situs resmi sscn.bkn.go.id. 

Sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar CPNS tentunya diperlukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

Dari sini pemerintah bisa mulai melacak para pemohon yang terindikasi terpapar paham radikalisme atau tidak meski SKCK tak mendeteksi sejauh itu.

Wakapolres Kukar Kompol Wiwit Adisatria mengungkapkan, ada beberapa indikator-indikator yang menjadi dugaan seseorang terpapar radikalisme. Hanya saja hal itu tidak bisa diungkapkan karena beberapa alasan.

"Memang ada indikator-indikatornya, namun hal itu tetap kita lakukan pendalaman lebih lanjut," kata Wiwit kepada korankaltim.com, Rabu (13/11/2019). 

Dia mengungkapkan, latar belakang organisasi hingga perawakan pemohon tidak menjadi faktor penentu seseorang disebut terpapar paham Antipancasila. 

Selama tidak ada putusan pengadilan bahwa pemohon pernah menjadi terpidana terorisme, SKCK akan tetap diterbitkan.

"Tidak bisa kita sebut seseorang itu terpapar radikalisme berdasarkan organisasi atau apa, itu masih terlalu dini. Jikapun ada indikasi masih perlu kita dalami lebih lanjut," ucapnya.

Tidak hanya sampai disitu. Pencegahan itu diperketat selama masa seleksi CPNS pada 2020 mendatang. Pendalaman akan dilakukan lewat sesi wawancara pada saat seleksi CPNS, bahkan medsos peserta akan dipantau.

Penulis: Reza Fahlevi

Editor: M.Huldi