BALIKPAPAN - Bulog Divre Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) mencatat ada tiga daerah yang belum maksimal dalam penyerapan beras sejahtera (Rastra) di tahun 2017 lalu. Yakni Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kukar.

Akibatnya, Kaltimtara masuk dalam wilayah yang rendah penyerapan rastra yakni hanya mencapai 92 persen.

“Karena ada kabupaten yang tak menerbitkan surat permintaan sesuai yang dipagukan (disediakan) oleh pusat,” kata Kepala Bulog Divre Kaltimtara, Muhammad Anwar, akhir pekan kemarin.

Bahkan Anwar menyebutkan de­ngan kemampuan menyerap 92,01 persen dari total pagu rastra sebanyak 25 ribu ton  menjadikan Kaltimtara ini sebagai satu satunya regional dengan capaian di bawah rata-rata nasional.

“Capaian nasional 2017 lalu mencapai 98,45 persen dari sebanyak 2.558.293.560 KPM, serupa de­ngan penyaluran pagu pada 2016 silam,”bebernya.

Kabupaten Malinau bahkan menangguhkan beras rastra. Mestinya daerah ini menyerap sebanyak 500 ton dengan total penerima manfaat sebanyak 3 ribu KPM. Tidak diketahui alasan penangguhan jatah beras subsidi ini.

Sedangkan, Kabupaten Kukar hanya menyerap 74,26 persen dari 5000 ton rastra yang disiapkan. Dan Kabupaten Nunukan sebanyak 97,98 persen dari 158 ton. Jumlah keluarga penerima manfaat di Kukar diketahui  31 ribu KPM, dan Nunukan sebanyak  8 ribu KPM. 

Sedangkan daerah lainya  di Kaltimtara menyerap penuh bantuan beras pemerintah pusat ini.  “Beras rastra ini jika tidak disalurkan harga bisa melambung  di pasaran,” tandasnya.

Menurut Anwar semestinya  bantuan dari pusat ini dapat dimaksimalkan setiap daerah untuk mengentaskan angka kemiskinan. Dengan disediakan beras keluarga sejahtera ini dapat dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dibidang kebutuhan pokok.  Apalagi ditengah kondisi harga beras kualitas medium dan premium yang cukup tinggi saat ini. Bulog Kaltimtara sejauh ini masih terkendala dalam penyaluran rastra mengingat posisi geografis yang luas dan jauh. “Sebagai contoh untuk Kukar, Kubar, sampai Mahulu kami mengambil rute sekali jalan. Ini akan memakan waktu sampai sepekan. Tentunya dengan biaya operasional yang tak sedikit,” ujarnya.

Ditambahkan Kabid Pengadaan Operasional Pelayanan Publik Divre Bulog Kaltimra, Agung Setiabudi merincikan jumlah kepala keluarga yang mestinya menerima bantuan ini totalnya masih 120 ribu di Kaltim, dan sekitar 23 ribu-nya di Kaltara.

“Sebanyak dua ribu ton atau 2.065.860 sisa rastra yang tak terserap, kita kembalikan ke pusat,” tukasnya. (din)