KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Prof Daddy Ruhiyat meminta pembangunan kawasan Ibukota Negara (IKN) baru di Kaltim tak mengganggu luas tutupan hutan di Kaltim.

Pasalnya, kata dia, Kaltim merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang dipilih menjadi lokasi program penurunan emisi dari deforestasi hutan melalui mekanisme 

Forest Carbon Partnership Fasilty - Carbon Fund (FCPF-CF).

"Saya mendengar pertama kali justru khawatir. IKN pindah ke Kaltim lokasi pasti kita belum tahu, sementara ini kalau wilayahnya di sana (Samboja) tutupan hutannya rendah. Kalau dijadikan IKN tidak akan pengaruhi peningkatan tutupan hutan secara signifikan," ujarnya ditemui KoranKaltim.com usai memberi materi pada Workshop Peningkatan Pemahaman FCPF-CF di Hotel MJ Samarinda, Jl KH Khalid Sabtu (07/09/2019) siang.

FCPF-CF merupakan kemitraan global berbagai pemangku kepentingan dengan fokus mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi cadangan karbon dan peningkatan cadangan karbon di negara berkembang.

 "Kami sangat berkepentingan dengan ini (IKN). Karena kalau (IKN dibangun di hutan) maka  tutupan hutan berkurang, maka emisi meningkat. Target kita untuk menurunkan emisi gagal. Tapi saya lihat masih aman," paparnya.

Untuk itu, walaupun lokasi pasti IKN  belum pasti, DDPI meminta lokasi IKN tak akan menganggu tutupan hutan.

Penulis : Rusdi 

Editor : M.Huldi