KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di 9 kabupaten/kota se-Kaltim, bakal menghabiskan dana lebih dari setengah triliun, atau tepatnya Rp563 miliar.

Dana tersebut, merupakan anggaran yang berasal dari APBD di masing-masing kabupaten/kota, untuk pelaksanaan Pilkada melalui Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat keamanan TNI dan Polri.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim Moh Jauhar Efendi menjelaskan, berdasarkan laporan diterimanya semua daerah telah selesai melakukan penandatanganan NPHD bersama pelaksana pemilu. 

"Seluruh kabupaten kota se-Kaltim yang melaksanakan Pilkada, susah NPHD.  Totalnya Rp563 miliar. Rinciannya, untuk KPU Rp394 miliar, Bawaslu Rp106 miliar. Pengamanan Rp61 miliar," kata Jauhar sapaan Muhammad Jauhar Effendi dikonfirmasi Rabu (01/01/2020) siang.

Pemprov, kata dia meskipun tak ikut melaksanakan Pilkada, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan terhadap proses administrasi jalannya Pilkada. Khususnya, terkait keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada.

"Selama ini kami sudah laksanakan sosialisasi. Tapi, akan lebih intensif di 2020 ini," paparnya.

Salah satu bentuk pengawasan dilakukan Pemprov adalah, lanjut Jauhar memastikan proses penandatanganan NPHD berjalan lamcar. 

"Sekarang kan NPHD sudah di sepakati dan berjalan dengan baik. Nanti berikutnya akan memastikan pembentukan panitia pemilihan kecamatan," ungkap Jauhar.

Secara keseluruhan, Jauhar mengatakan daerah dengan jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang tinggi, akan berpengaruh terhadap nominal hibah yang diberikan.

Namun demikian, faktor geografis disebut Jauhar juga berpengaruh.[*]

Penulis : Rusdi 

Editor: Aspian Nur