SAMARINDA - Momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) diambil oleh puluhan massa yang berasal dari puluhan organisasi kepemudaan hingga lembaga swadaya masyarakat serta pemerhati lingkungan untuk menyuarakan buruknya dampak kegiatan eksploitasi pertambangan batu bara di Kaltim selama beberapa tahun terakhir. 

Setelah melakukan orasi, beberapa saat kemudian Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi turun menemui puluhan massa aksi dari gabungan organisasi lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa, di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jl Gajah Mada Samarinda Senin (10/12).

Hadi mendengarkan langsung, orasi dan tuntutan dari massa pengunjuk rasa. Ia bahkan langsung menanggapi tuntutan orator.

Dengan suara nyaris serak. Hadi yang sempat dibuat kesal karena salah satu peserta aksi masih berbicara ketika dirinya menyampaikan tanggapan, tetap menghadapi massa dengan tenang. Hadi berjanji akan mengakomodir semua tuntutan massa.

“Saya besok (hari ini, Red) akan rapat dengan seluruh inspektur tambang, untuk mengevaluasi seluruh IUP yang ada di Kaltim, untuk memastikan meraka melakukan eksplorasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memastikan kepada meraka bahwa tidak melanggar khususnya yang berada dekat dengan pemukiman warga harus di atas 500 meter,” ujar Hadi.

Pemprov, kata Hadi, akan melakukan audit terhadap kegiatan pertambangan di Kaltim. Bahkan Hadi dengan keras menyatakan 38 orang inspektur tambang akan diminta hadir. “Saya berbicara dari hati yang tulus. Saya tidak ada urusan dengan satupun penambang. Tidak ada satu sen pun uang tambang masuk di kantong saya. Jadi kalau saya berbicara di sini, saya berbicara atas hati nurani rakyat Kaltim. Jangan anggap sepele omongan saya,” tukas Hadi berapi-api.

Hadi bahkan mengungkap cerita pilu yang turut dirasakannya, akibat lubang tambang. “Kalian tahu, dari 32 yang meninggal itu salah satunya keponakan saya. Yang tinggal di Sungai Kunjang itu keponakan saya, meninggal. Saya marah, jangan kira saya diam-diam tidak ada berbuat apa-apa. Jadi apa yang kamu sampaikan akan saya tindaklanjuti. Saya hidup untuk kepentingan Kaltim. Kalau untuk kepentingan pribadi enak saya di DPR RI cukup,” katanya. Hadi sebelumnya merupakan anggota DPR RI sebelum mengundurkan diri untuk menjadi calon gubernur mendampingi Isran Noor.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata menjelaskan dari 38 inspektur tambang, serta 160 IUP yang produksi dan menghasilkan, dibagi dalam beberapa kelompok. Hasilnya satu inspektur tambang, memegang enoat sampai lima IUP. “Nah, besok beliau (wagub) akan memberikan pengarahan bagaimana kegiatan pertambangan menjadi good mining. Kami akan transparan,” ujarnya.

Kordinator aksi Komite Lawan Tambang Pradharma Rupang mengatakan, sudah lebih dari tujuh tahun, keadilan atas tewasnya korban yang mayoritas adalah anak-anak (27 Jiwa) tak kunjung mendapatkan kabar memuaskan. Nasib penegakkan hukum atas kasus anak-anak yang meninggal di lubang tambang seakan tenggelam bersama lumpur kejahatan 21 konsesi tambang di propinsi ini.

Sementara beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM tak kunjung dilaksanakan. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi banyak pihak apa yang menyebabkan Polda, gubernur dan Dinas ESDM Kaltim tak kunjung menjalankan rekomendasi itu. “Inilah yang terjadi jika pemerintah bertekuk lutut di bawah kendali korporasi tambang, keselamatan rakyat sepertinya tidak lagi berarti,” tukasnya.

Rupang menilai, komitmen Pemprov Kaltim melindungi warganya dari ancaman lubang tambang hanya sebatas retorika pencitraan yang selalu berlindung di balik alasan; “Kami percayakan pada proses hukum”. 

Kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi tentu tidak akan terlaksana jika pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan hadir dan bertindak tegas. Pihak yang dimaksudkan adalah institusi pemerintahan dan termasuk juga kepolisian. 

Setidaknya ada 15 tuntutan yang dari Komite Lawan Tambang. “Bagi Komite Lawan Tambang tidak ada cara lain bagi Gubernur Kalimantan Timur kecuali menegakan hukum terhadap perusahaan dengan  menjatuhkan  Pidana Lingkungan Hidup sesuai pasal 97 – 112 pada UU 32 Tahun 2009, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pencabutan izin dan pemulihan Lingkungan Hidup. Jika tidak maka korban tewas di lubang tambang akan terus bertambah,” tutupnya. (rs)